 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Sejumlah pemilik kapal yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, mengadu ke DPRD karena pembayaran hasil lelang ikan yang dikelola oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terlalu lama dan tidak ada batasan waktu, Selasa 19 Mei 2026.
Pemilik kapal mendesak adanya pembenahan dalam pengelolaan tempat pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Pelabuhan Tegal.
Hal itu, disampaikan Ketua DPC HNSI Kota Tegal Eko Susanto saat beraudiensi dengan Komisi II DPRD, Selasa, 19 Mei 2026. Audiensi dipimpin langsung Ketua Komisi ll Zaenal Nurrohman dan dihadiri pimpinan OPD terkait.
Menurut Eko, pengelolaan TPI berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP). Karenanya, pihaknya berharap dinas tidak hanya mengurusi retribusi saja, melainkan juga semua hal yang berkaitan dengan TPI.
"Kondisi TPI saat ini tidak lagi seramai dulu, karena jumlah kapal yang melakukan lelang semakin berkurang," jelasnya.
Menurut Eko, persoalan lain muncul saat para pemilik kapal kerap mengalami keterlambatan dalam pembayaran hasil lelang. Tidak hanya satu atau dua hari, bahkan ada yang sampai dua bulan.
"Karenanya, kami meminta agar ada pembenahan internal. Agar kedepannya tidak ada lagi keterlambatan pembayaran," ujarnya.
Kepala DKPPP Cucuk Daryanto mengatakan memang memang benar ada kendala dalam proses pembayaran hasil lelang dan sudah berlangsung lama. Kendala itu, disebabkan salah satunya pembayaran yang terlambat dari pedagang (bakul) ikan yang memenangkan lelang.
"Kami juga sudah mencoba memfasilitasi terkait dengan dana tersebut dengan bekerjasama dengan BPR. Kita dorong agar BPR memberikan kredit dengan persyaratan yang ringan, namun, dari 65 pedagang ternyata hanya 7 yang menggunakan fasilitas tersebut," ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurrohman mengatakan dari hasil audiensi, pihaknya meminta agar ada pembenahan di internal TPI. Serta meningkatkan koordinasi yang baik lagi.
"Dengan begitu, harapannya ada perbaikan di SDM dan sistemnya," tegas Zaenal.
