 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pemalang) — Perselisihan antara wali murid dan pihak SDN 1 Banjaranyar, Pemalang, Jawa Tengah, terkait kritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi berakhir.
Dalam mediasi yang difasilitasi kepolisian, pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang menyebabkan seorang siswa kelas 1 SD mogok sekolah selama dua bulan.
Mediasi yang digelar di Polres Pemalang tersebut mempertemukan Kepala Sekolah SDN 1 Banjaranyar dengan Arsyad Tugimin selaku orang tua siswa. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tanpa jalur hukum.
Kepala SDN 1 Banjaranyar, Sri Umbartiningsih, menyatakan pihaknya telah berdamai dengan orang tua siswa dan mengakui adanya kekurangan dalam proses pelayanan pendidikan selama ini.
"Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pengabdian kami di dunia pendidikan. Semuanya sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Pemalang tanpa ada tuntutan di kemudian hari," ujar Sri, Rabu (13/5).
Sri menambahkan, pihak sekolah berkomitmen untuk membujuk siswa yang bersangkutan agar mau kembali bersekolah. Ia berencana melakukan kunjungan langsung ke rumah Arsyad untuk memulihkan hubungan dengan siswa.
Sementara itu, Arsyad Tugimin mengonfirmasi bahwa dirinya telah menerima permintaan maaf dari pihak sekolah. Ia menegaskan bahwa tujuannya melontarkan kritik di media sosial bukan didasari kebencian, melainkan keinginan untuk perbaikan program.
"Pihak sekolah meminta maaf, begitu juga saya sebagai manusia juga meminta maaf. Harapan saya sederhana, dari awal hanya ingin ucapan permintaan maaf dari kepala sekolah," kata Arsyad.
Meski sudah saling memaafkan, Arsyad menyebut anaknya masih mengalami trauma dan enggan kembali ke sekolah semula. Saat ini, sang anak lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Polemik ini bermula ketika Arsyad mengunggah kritik terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) serta isu pungutan LKS di media sosial. Unggahan tersebut memicu reaksi dari pihak sekolah yang kemudian memanggil Arsyad untuk klarifikasi.
Namun, pertemuan di sekolah tersebut justru berakhir dengan perdebatan yang membuat sang anak merasa tertekan hingga berhenti masuk sekolah.
Masalah ini sempat dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan perundungan sebelum akhirnya diputuskan untuk diselesaikan melalui mediasi.
