 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pekalongan) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami jejaring dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Pada Kamis, 9 April 2026, giliran Sekretaris Daerah (Sekda) M. Yulian Akbar dan sejumlah petinggi instansi daerah yang diperiksa secara maraton di Ruang PPA Satreskrim Polres Pekalongan Kota.
Pemeriksaan yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu tidak hanya menyasar pucuk pimpinan birokrasi daerah. Pantauan di lokasi menunjukkan kehadiran beberapa pejabat eselon serta dua direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemkab Pekalongan yang turut dimintai keterangan sebagai saksi.
Sekda Pekalongan, M. Yulian Akbar, keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 12.55 WIB.
Kepada awak media, ia mengakui bahwa materi pemeriksaan masih berkutat pada persoalan pengadaan tenaga alih daya (outsourcing) yang sebelumnya telah menjadi temuan awal dalam penyidikan perkara ini.
"Ini hanya melanjutkan pemeriksaan kemarin. Materinya masih sama seputar outsourcing, dan tidak banyak pertanyaan baru," ujar Yulian sembari bergegas menuju kendaraan dinasnya di halaman Satreskrim Polres Pekalongan Kota.
Namun, Yulian memilih menutup rapat rincian substansi pemeriksaan. Saat dikonfirmasi mengenai potensi adanya setoran dari pihak ketiga terkait proyek tersebut, ia enggan berkomentar lebih jauh.
"Kalau soal itu sudah masuk materi penyidikan, jadi saya tidak bisa menyampaikan kepada publik," tuturnya singkat.
Penyidikan intensif di tingkat daerah ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
KPK diduga tengah mencari bukti tambahan mengenai pola pengumpulan dana melalui "upeti" proyek di berbagai dinas, termasuk sektor pelayanan kesehatan.
Dugaan keterlibatan dua direktur rumah sakit milik daerah memperkuat indikasi bahwa praktik rasuah ini tidak hanya terjadi di sekretariat daerah, melainkan merambah ke institusi yang memiliki anggaran belanja besar.
Hingga kini, penyidik KPK masih terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah ASN lainnya. Belum ada keterangan resmi dari juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengenai kemungkinan adanya tersangka baru atau penggeledahan lanjutan di kantor-kantor dinas terkait.
