Bupati Brebes Temukan Kebocoran Retribusi Parkir, Siapkan Sistem E-Parkir
LAPORAN TAKWO HERIYANTO
Rabu, 22/10/2025, 17:06:37 WIB

PanturaNews (Brebes) – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menemukan adanya kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Induk Brebes. 

Temuan itu diungkap setelah dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) beberapa hari lalu.

“Saya lihat retribusi parkir di tahun 2024 dan saya cek langsung ke lapangan. Hasilnya, masih banyak kebocoran yang luar biasa besar,” kata Paramitha, Rabu 22 Oktober 2025.

Paramitha menilai, kebocoran retribusi parkir menjadi salah satu penyebab lemahnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perhubungan. 

Ia me pemerintah daerah akan segera melakukan pembenahan total, termasuk menerapkan sistem parkir elektronik (e-parkir) guna menutup celah kebocoran.

“Kalau kita masih manual, potensi bocornya besar. Jadi e-parkir ini solusi agar penerimaan masuk langsung ke kas daerah tanpa perantara,” ujarnya.

Bupati juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang akan semakin menantang pada 2026, karena pendapatan dari transfer pusat ke daerah akan dipangkas. Untuk itu, Pemkab Brebes diminta lebih kreatif menggali potensi lokal.

“Tahun 2026 nanti, anggaran dari pusat banyak dipotong. Jadi kita harus bisa mandiri dan mengelola potensi yang ada dengan jujur dan profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Terminal Tipe C Brebes, Wardoyo, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan karcis resmi kepada para juru parkir yang menjadi mitra Dinas Perhubungan (Dishub). 

Ia juga menegaskan bahwa Dishub terus berupaya mengatasi praktik parkir liar di sejumlah titik.

“Rompi, kartu identitas, dan karcis resmi sudah kami bagikan. Kami juga minta setiap kendaraan yang parkir diberi karcis agar masyarakat tahu ini parkir resmi,” kata Wardoyo.

Menurut Wardoyo, tarif resmi parkir di Brebes ditetapkan Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil. Saat ini terdapat 35 titik parkir resmi, sementara sisanya masih dikategorikan parkir liar.

“Kalau ada yang menarik tanpa kesepakatan retribusi dengan kami, itu termasuk parkir liar. Tapi kami terus dorong agar semua titik bisa resmi,” ujarnya.