 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pati) – Meskipun rencana aksi unjuk rasa jilid 2 pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada 25 Agustus 2025 resmi dibatalkan oleh inisiatornya, Ahmad Husain Hafid, desakan masyarakat terhadap DPRD Kabupaten Pati untuk menuntaskan proses pemakzulan tetap bergulir.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan akan terus mengawal Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang tengah dibentuk DPRD.
Ahmad Husain Hafid menyampaikan bahwa ia telah berdamai dengan Bupati Sudewo, dan memilih mundur dari gerakan unjuk rasa karena menilai pergerakan massa telah melenceng dari tuntutan awal.
Ia menyebut ada indikasi politik yang menunggangi aksi tersebut.
"Makanya saya mundur, karena ini sudah enggak sesuai lagi. Saya dari awal hanya ingin menyuarakan suara masyarakat soal kenaikan PBB. Tapi sekarang sudah ke mana-mana,” ujar Husain, kepada awak media, Selasa (19/8/2025).
Namun, langkah mundur Husain tidak menghentikan perjuangan kelompok masyarakat lainnya.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bahkan mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati sebagai bentuk komitmen untuk mengawal jalannya pansus secara transparan dan sesuai dengan aspirasi rakyat.
“Kami tetap komitmen. Pembatalan demo bukan berarti tuntutan rakyat berhenti. Kami akan pastikan DPRD dan partai-partai politik tidak mengecewakan rakyat,” tegas perwakilan aliansi, Saiful Huda.
Saiful menegaskan bahwa hingga saat ini mayoritas anggota pansus di DPRD Pati menunjukkan dukungan terhadap berjalannya proses hak angket pemakzulan. Ia berharap konsistensi itu terus dijaga.
Sebagai informasi, kemarahan masyarakat Pati terhadap Bupati Sudewo dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, masyarakat tetap menilai kepemimpinan Sudewo sarat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Situasi kian memanas ketika Sudewo tidak tampil sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-80 RI. Ketidakhadiran tersebut memperkuat anggapan publik bahwa sang bupati sedang menghindari sorotan.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan akan terus mendesak DPRD agar tetap melanjutkan proses pemakzulan hingga tuntas, dan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran bagi para pemimpin daerah agar tidak mengabaikan aspirasi rakyat.
