 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Sejumlah warga penerima manfaat bantuan pangan di beberapa desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengaku diminta membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000 per kantong beras.
Pungutan itu disebut untuk ongkos angkut, kupon bulan dana PMI, serta iuran kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI.
Berdasarkan penelusuran, praktik pungutan terjadi di sejumlah desa seperti Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung; Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan; dan Desa Kalimati, Kecamatan Brebes.
Di RT 6/RW 4 Desa Tanjung, misalnya, warga mengaku diminta membayar Rp20.000 karena menerima dua kantong beras masing-masing 10 kilogram.
"Saya menerima bantuan dua kantong beras pada Jumat (21/7), yang mengantar Pak RT. Tapi saya dimintai uang Rp20.000, katanya untuk ongkos angkut," ujar seorang ibu warga RT 6/RW 4 yang enggan disebutkan namanya, Rabu (30/7).
Hal serupa terjadi di Desa Sitanggal, di mana warga di RT 1/RW 1 diminta membayar Rp10.000 saat menerima undangan pengambilan bantuan.
Sementara di Desa Kalimati, biaya pungutan berkisar antara Rp6.000 hingga Rp10.000 dengan dalih kupon PMI, meski warga mengaku tidak pernah menerima kupon tersebut.
Pemkab Brebes: Bantuan Pangan Gratis
Menanggapi temuan ini, Plt Camat Tanjung Nanang Raharjo membenarkan adanya laporan pungutan oleh Ketua RT di wilayahnya.
Ia menegaskan, hal itu bukan kebijakan dari pemerintah desa maupun kecamatan.
"Dari hasil klarifikasi, penarikan biaya itu murni inisiatif Ketua RT dan tidak ada instruksi dari desa. Bantuan pangan ini seharusnya gratis, tidak ada pungutan apa pun," tegas Nanang.
Senada dengan itu, Sekretaris Desa Sitanggal, Khamim, juga membantah adanya pungutan resmi terkait bantuan.
Ia menjelaskan, bahwa uang yang dikumpulkan RT hanyalah iuran untuk kegiatan HUT RI, kebetulan dilakukan saat warga menerima undangan bantuan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Moh. Furqon Amperawan, menegaskan bahwa bantuan pangan bersumber dari pemerintah pusat dan sepenuhnya gratis.
"Itu gratis tis, tidak ada biaya apa pun, termasuk ongkos angkut. Semua biaya dari Bulog ke titik distribusi desa sudah ditanggung pemerintah," jelas Furqon.
Ia menyayangkan adanya pungutan tambahan yang dilakukan bersamaan dengan pembagian bantuan.
Menurutnya, hal itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Kalau soal bulan dana PMI atau iuran lain itu ranah berbeda, dan seharusnya tidak dibarengkan dengan pembagian bantuan pangan," pungkasnya.
