 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pemalang) – Jagat media sosial tengah dihebohkan oleh aksi salah satu influencer asal Pemalang yang secara terbuka mengkampanyekan isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender
(LGBT).
Aksi tersebut menuai respons keras dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Kabupaten Pemalang.
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Heru Kundhimiarso, menyayangkan tindakan terbuka yang dilakukan oleh influencer tersebut.
Ia menilai kampanye LGBT tersebut bertentangan dengan nilai agama, etika, dan hukum yang berlaku di Indonesia.
“Kami tidak memusuhi orangnya, tapi kami menolak perilakunya. Ini jelas-jelas bertentangan dengan norma agama, etika, dan hukum di negeri ini,” ujar Heru dalam pernyataan tertulis, Jumat (4/7/2025).
Menurut Heru, kebebasan berekspresi tidak berarti bisa dilakukan tanpa batas. Ia menegaskan bahwa demokrasi tetap memiliki koridor moral dan hukum.
“Demokrasi bukan berarti bebas bicara dan bertindak tanpa batas. Kebebasan itu tetap harus tunduk pada etika, hukum, moral, dan agama,” lanjutnya.
Heru juga meminta agar seluruh konten yang berkaitan dengan kampanye LGBT segera dihapus agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Penolakan terhadap kampanye LGBT juga datang dari ormas Islam setempat.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pemalang, Kiai Abu Joharudin Bahry, mengatakam, bahwa fenomena LGBT merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran agama.
“Secara tegas kami menolak LGBT di Kabupaten Pemalang. Jelas hal itu tidak sesuai kodrat dan dilarang agama. LGBT juga bisa menularkan penyakit seksual khususnya HIV/AIDS,” kata Abu Joharudin.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Pemalang, Ustaz Sapto Suhendoro, juga menyampaikan sikap serupa.
“MUI sudah jelas mengeluarkan fatwa jika LGBT adalah haram hukumnya. Maka saya mengutuk bila ada pihak-pihak yang mempromosikan LGBT,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan atau klarifikasi dari influencer yang bersangkutan terkait kontroversi ini. Konten-konten yang dipermasalahkan juga masih beredar di media sosial.
