Diduga Tilep Dana Desa Ratusan Juta Rupiah, Kaur Keuangan Desa Pangebatan Mangkir saat Didemo Ratusan Warga
.
Senin, 30/06/2025, 15:05:36 WIB
Ratusan warga Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, menggelar aksi unjuk rasa, pada Senin, 30 Juni 2025. Mereka menuntut transparansi pengelolaan Dana Desa sekaligus mendesak pengusutan dugaan penyelewengan dana desa.

PanturaNews (Brebes) — Ratusan warga Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, menggelar aksi unjuk rasa, pada Senin, 30 Juni 2025. 

Mereka menuntut transparansi pengelolaan Dana Desa sekaligus mendesak pengusutan dugaan penyelewengan dana oleh salah satu perangkat desa.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Pangebatan memulai aksi dari Pasar Buaran. 

Dengan membawa spanduk bernada protes, warga melakukan longmarch menuju Balai Desa Pangebatan sambil meneriakkan tuntutan agar Kepala Desa segera membuka data anggaran secara terbuka.

“Kami ingin tahu ke mana larinya uang desa. Ini menyangkut hak rakyat. Tidak boleh ada korupsi di desa kami,” kata Koordinator Aksi, M Fardhani Wirawan.

Aksi tersebut berujung pada audiensi terbuka yang digelar di Balai Desa dan dihadiri oleh perangkat desa, Camat Bantarkawung Wartoid, dan Inspektorat Kabupaten Brebes. 

Namun, sosok yang paling disorot dalam dugaan kasus ini, yakni Kaur Keuangan berinisial "RF", justru tidak hadir.

Ketidakhadiran "RF" menuai sorotan warga. Pasalnya, ia dituding telah menyalahgunakan Dana Desa tahun 2024 dan 2025 dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp570 juta.

“Justru yang kami tunggu-tunggu tidak muncul. Harusnya dia hadir dan menjelaskan langsung kepada masyarakat,” ujar Fardhani.

Dalam forum tersebut, Kepala Desa Pangebatan Lukman Hakim akhirnya mengakui bahwa salah satu perangkat desanya, yakni RF telah melakukan penyelewengan dana. 

“Benar, yang bersangkutan menyalahgunakan Dana Desa. Laporan sudah kami teruskan ke Camat dan Inspektorat,” ujar Lukman.

Sementara Perwakilan Inspektorat Brebes, Ahmad Sodikin, mengungkapkan, pihaknya akan melakukan audit investigasi pada awal Juli 2025. 

"Audit ini bertujuan memastikan jumlah kerugian negara serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat," terangnya.

Aksi massa berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI. Warga menyatakan puas atas kejelasan informasi dalam audiensi, namun tetap menuntut agar proses hukum terus dikawal hingga tuntas.