 |
 |
|
|
|
|
PENDIDIKAN adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia pendidikan memiliki peran penting dalam membangun generasi penerus yang berkompeten.
Sayangnya, meskipun berbagai kebijakannya dan reformasi telah dilakukan, sistem Pendidikan Indonesia masih menunjukkan banyak kelemahan yang mencolok. Dalam hal Ini kita kaitkan dengan program “Merdeka Belajar” yang digagas oleh Menteri Nadiem Fakarim, yang sampai saat ini masih terdapat masalah yang belum sepenuhnya teratasi.
Banyak orang mengeluhkan implementas murikulum merdeka karena anak-anak menjadi kurang termotivasi dan sering tidak memperhatikan pembelajaran di sekolah. Mereka cenderung merasa bahwa meskipun tidak belajar atau mendapatkan nilai buruk, mereka tetap akan Lulus.
Hal ini akan membuat anak-anak meremehkan proses belajar, menganggap pendidikan tidak penting, dan akhirnya kurang menghargai kesempatan untuk berkembang secara akademis maupun pribadi dan tidak memperhatikan saat guru menjelaskan materi.
Kurikulum Merdeka, yang diharapkan menjadi jawaban atas berbagai tantangan pendidikan di indonesia, kini menuai kritik dari berbagai kalangan. Bahkan anak – anak sekarang pergi ke sekolah bukan dengan niat utama untuk belajar, melainkan lebih terfokus pada penampilan dan gaya hidup.
Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan terutama ketika melihat rendahnya tingkat literasi dan pengetahuan dasar dikalangan siswa, banyak dari mereka yang belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, seperti siapa bapak pendidikan atau apa fungsi MPR/ DPR dan masih banyak lagi.
Hal ini menciptakan tantangan besar dalam membentuk karakter dan disiplin siswa, yang seharusnya menjadi tujuan utama pendidikan. Mengutip dari Detik.com, Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 mengkritik kebijakan Kurikulum Merdeka untuk nasional. Jusuf Kalla menilai aturan ini bisa dilakukan untuk satu atau dua sekolah, tapi tidak untuk seluruh wilayah di Indonesia.
JK (Jusuf Kalla) menyatakan bahwa kurikulum merdeka kurang cocok diterapkan secara nasional. Menurutnya, kurikulum ini lebih sesuai jika diimplementasikan secara terbatas, misalnya hanya di satu atau dua sekolah. “Bicara soal sistem, saya katakan Kurikulun Merdeka tidak cocok untuk diterapkan secara nasional. Ini bisa dilaksanakan terbatas dibeberapa sekolah saja,” ujarnya.
Beberapa kritik terhadap penerapan Kurikulun Merdeka mencakup berbagai aspek,mulai dari Efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan hingga tantangan dalam penerapannya. Berikut beberapa kritik yang Sering disampaikan:
-1. Efektivitas pembelajaran
Kurangnya motivasi untuk belajar bisa jadi Disebabkan oleh fleksibilitas yang diberikan oleh Kurikulum Merdeka. Meskipun tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih materi yang ingin dipelajari, hal ini juga dapat memicu sikap tidak peduli terhadap pendidikan.
Ketika siswa merasa tidak ada konsekuensi penting dari ketidakseriusan mereka, mereka cenderung Mengambil jalan pintas dan mengabaikan Pembelajaran.
-2. Pengaruh lingkungan dan budaya belajar
Selain itu, lingkungan dan budaya belajar disekolah juga berperan penting dalam menentukan sikap siswa terhadap pendidikan. Jika lingkungan sekolah tidak mendukung semangat belajar, siswa akan lebih muda terjerumus dalam kebiasaan malas dan mengabaikan tanggung jawab mereka. Keterlibatan aktif orang tua dan guru dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk mendorong siswa agar lebih giat belajar
-3. Kesenjangan fasilitas antar sekolah
Tidak semua sekolah memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk mendukung fleksibilitas yang diharapkan oleh Kurikulum Merdeka. Sekolah di daerah terpencil atau dengan keterbatasan anggaran mungkin sulit memenuhi kebutuhan fasilitas pembelajaran mandiri yang lebih interaktif, sehingga tujuan kurikulum ini tidak dapat diterapkan secara merata.
-4. Kurangnya pengawasan dan bimbingan pada siswa
Kurikulum Merdeka Kurangnya Pengawasan dan Bimbingan. Dalam konteks Merdeka Belajar, ada risiko kurangnya pengawasan dan bimbingan yang memadai. Ini dapat membuat beberapa peserta didik terlewatkan dalam pembelajaran atau mengalami kesulitan dalam menavigasi beragam sumber belajar.
Ketidaksetaraan akses. Merdeka Belajar mungkin tidak berlaku secara merata di semua lapisan masyarakat. Peserta didik dari keluarga dengan akses terbatas ke sumber daya pendidikan tambahan atau bimbingan orang tua mungkin akan kesulitan dalam menerapkan konsep ini.
Penerapan kurikulum merdeka, selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kualitas manusia Indonesia dan problem pendidikan selama ini, secara spesifik juga dimaksudkan untuk mendorong agar peserta didik dalam pembelajaran mampu berkembang sesuai dengan minat, bakat, potensi dan kebutuhan kodratinya.
Peserta didik juga diberikan keleluasaan untuk menjadi subyek dan bagian dari agen perubahan dalam proses pembelajaran. Dalam proses penerapannya, tentunya tidak semudah yang dibayangkan, tetapi didapatkan berbagai tantangan yang perlu di elaborasi dan dipecahkan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam kerangka kurikulum merdeka.
Tantangan dan tanggung jawab itu tentunya perlu direspon secara kritis dan komprehensif oleh para pemangku kepentingan khusus pihak satuan pendidikan, apabila menginginkan tujuan ideal penerapan kurikulum merdeka tercapai.
Dalam kaitannya dengan hal itu, setidaknya terdapat beberapa tantangan yang perlu direspon oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan, agar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dap efektif dan efesien.
(Daftar Pustaka: Habibi, M. D. (2023, September 14). Pro Kontra Merdeka Belajar. Kompasiana. Khairolla, M. (2025). Menggali Tantangan Kurikulum Merdeka: Harapan dan Realitas di Lapangan. Kumparan. KSPSTENDIK. (2025). Tantangan dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
