Warga Keluhkan Jalan Berlumpur ke Pabrik STJ, Pemkab Brebes Terkendala Status Lahan
LAPORAN TAKWO HERIYANTO
Senin, 26/05/2025, 15:01:01 WIB
Kondisi jalan tanah menuju pabrik PT Shyang Tah Jyun (STJ) di Desa Kubangsari, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, dikeluhkan warga dan pekerja.

PanturaNews (Brebes) - Kondisi jalan tanah menuju pabrik PT Shyang Tah Jyun (STJ) di Desa Kubangsari, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, dikeluhkan warga dan pekerja.

Jalan sepanjang lebih dari 1 kilometer tersebut berlumpur dan licin saat hujan, sehingga menghambat mobilitas ribuan karyawan.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Brebes segera mengambil langkah konkret. Mereka menilai akses jalan yang layak sangat dibutuhkan mengingat keberadaan pabrik menjadi penopang ekonomi warga sekitar.

"Setiap hari kami lewat jalan tanah ini. Kalau hujan, kendaraan sulit lewat, bahkan ada yang jatuh," ujar Sulastri (38), warga setempat yang bekerja di pabrik STJ, Senin (26/5/2025).

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma menyatakan pembangunan jalan belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, lahan tersebut berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau lahan hijau yang tidak boleh dibangun.

"Status tanah ini bisa dicek di aplikasi Sirentang. Karena masih LSD, pembangunan belum bisa kami setujui, ada risiko hukum jika dilanggar," tegas Bupati Brebes yang akrab disapa Mba Mitha ini.

Lahan tersebut diketahui merupakan hibah dari PT Beesco Pantura Jaya kepada Pemkab Brebes pada Oktober 2022. Rencananya, pembangunan akan dilakukan oleh PT STJ, namun terhambat oleh status tata ruang.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa pihaknya mendukung iklim investasi di Brebes dan memahami kebutuhan infrastruktur. Pemkab berencana mengusulkan perubahan status lahan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan datang.

"Ini persoalan regulasi. Kami dukung investasi, tapi juga harus sesuai aturan. Kami mohon masyarakat bersabar," ucapnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) Kabupaten Brebes, Abdul Majid, menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan kajian bersama OPD terkait dan berkonsultasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mencari solusi.

"Kami akan upayakan agar ada jalan keluar, baik secara teknis maupun administratif," kata Majid.