 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Pemerintah Kabupaten Brebes membangun 67 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT).
Program ini dilaksanakan di Dukuh Kalikamal, Desa Kedunguter, Kecamatan Brebes, sebagai upaya nyata pemerintah daerah mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, pada Jumat (25/4/2025).
Bupati menyampaikan bahwa banyak warga Brebes masih tinggal bersama dalam satu rumah karena keterbatasan ekonomi.
“Hari ini kita memulai pembangunan rumah bagi warga yang belum memiliki rumah. Di Brebes, masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga,” kata Bupati Brebes yang akrab disapa Mba Mitha ini.
Ia menjelaskan, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp50 juta per unit rumah. Adapun tanah dan sebagian pekerjaan pendukung disiapkan secara swadaya oleh masyarakat penerima manfaat.
“Pemerintah membantu pembangunan fisik, sementara masyarakat menyediakan lahannya,” ujarnya.
Pemkab Brebes, lanjut dia, menargetkan seluruh warga dapat tinggal di rumah yang layak huni, dalam lingkungan yang bersih dan sehat.
Bupati juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Kabupaten Brebes, Dani Asmoro, menyebutkan kebutuhan rumah di Brebes masih sangat besar.
“Sekitar 254.000 warga belum memiliki rumah. Dengan keterbatasan anggaran daerah, kami bekerja sama dengan provinsi melalui Program Backlog dan pusat lewat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ujar Dani.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah desa, yang selanjutnya diverifikasi oleh dinas terkait.
“Data penerima diverifikasi agar bantuan tepat sasaran,” kata Dani.
Di Desa Kedunguter, Dani menyebut, telah dilakukan pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan kumuh dengan total anggaran lebih dari Rp5 miliar, mencakup pembangunan jalan, drainase, serta bantuan sosial untuk peningkatan kualitas rumah bagi 10 unit RTLH, masing-masing senilai Rp20 juta.
Menurut Dani, keberhasilan program sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat.
“Kami mengapresiasi kesiapan warga. Harapannya, program ini dapat mendorong terciptanya permukiman inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
