 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) – Tiga kepala sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dicopot dari jabatannya setelah terbukti melakukan mark-up dalam pengadaan dan penggandaan soal ujian semester pada 2021. Keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes pada 12 Juli 2024.
Ketiga kepala sekolah yang terkena sanksi adalah Ina Purnasari dari SMPN 1 Bumiayu, Mulyaningsih dari SMPN 1 Tanjung, dan Kukuh Sarjono dari SMPN 2 Bumiayu. Ketiganya juga menjabat sebagai pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Brebes saat kejadian.
Dalam kasus ini, mereka bekerja sama dengan mantan Ketua MKKS, Suparnyo, yang telah pensiun, untuk menaikkan harga pengadaan soal ujian dari Rp24.000 menjadi Rp31.000 per paket, dengan dana berasal dari Biaya Operasional Sekolah (BOS).
Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian BKPSDMD Kabupaten Brebes, Januar Andriana, menjelaskan bahwa meskipun uang hasil mark-up telah dikembalikan ke kas negara, sanksi tetap dijatuhkan.
“Ini terkait penyalahgunaan wewenang mereka sebagai pengurus MKKS pada 2021,” ujar Januar pada Selasa (7/1/2025).
Sanksi yang diberikan meliputi penurunan pangkat dari Guru Madya menjadi Guru Muda selama 12 bulan dan pencopotan dari jabatan kepala sekolah. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 800/2701/2024, SK Nomor 800/2702/2024, dan SK Nomor 800/2703/2024.
Kukuh Sarjono mengonfirmasi bahwa ia menerima sanksi tersebut meskipun berharap ada peninjauan ulang. “Uang hasil mark-up telah dikembalikan, namun kami tetap menerima sanksi,” ujarnya.
Sementara itu, Suparnyo, mantan Ketua MKKS, mengungkapkan bahwa praktik mark-up pengadaan soal ujian telah berlangsung sejak lama sebelum ia menjabat. “Uang hasil mark-up digunakan untuk kebutuhan operasional kepala sekolah,” katanya.
