 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) – Pemerintah Indonesia segera membuat perjanjian bersama antara negara penerima penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya di negara Timur Tengah untuk memberikan perlidungan dan hak-hak para TKI. Selama ini, pemerintah baru membuat kesepakatan perlidungan TKI hanya dengan negara-nagara tertentu saja, salah satunya adalah Philipina.
Demikian Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Kabupaten Brebes, Nur Salim, Sabtu 20 Nopember 2010. Menurutnya, jika pemerintah tidak segera membuat perjanjian perlindungan TKI dengan negara Timur Tengah, itu sama saja membiarkan nasib para TKI ditelantarkan begitu saja.
“Bukan hasil devisa negara yang akan didapat, tapi justru penganiayaan dan kekerasan terhadap para TKI yang dilakukan majikan akan terus bertambah. Jadi, masalah yang sudah cukup lama ini jangan dibiarkan begitu saja," ucap Nur Salim.
Terkait dengan pernyataan Presiden SBY yang menyatakan para TKI yang bekerja di luar negeri nantinya dibekali alat komunikasi, aktivis yang selalu membantu para TKI Brebes yang mendapat masalah ini, mengatakan bahwa hal itu bukan solusi yang cukup baik. Seharusnya Presiden memerintahkan kepada lembaga terkait yang berwenang, seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk selalu memberikan pemantauan secara berkelanjutan terhadap para TKI.
"Saya rasa selama ini sikap pemerintah Indonesia dalam melindungi para TKI masih lemah dan kurang tegas dalam mengambil kebijakan. Banyaknya penyiksaan TKI yang dilakukan oleh majikan, merupakan salah satu faktor bahwa kinerja yang selama ini dilakukan masih lemah dan lamban dalam menanganinya,” tutur Nur Salim.
Selama ini pemerintah baru bekerja membantu TKI yang bermasalah, kalau ada laporan dari pihak keluarga maupun lembaga atau organisasi masyarakat. Kalau tidak ada laporan, bagaimana nantinya. “Jadi, intinya pemerintah Indonesia jangan sampai kecolongan lagi ada kabar TKI disiksa secara sadis oleh majikannya. Ini menyedihkan sekali," tambahnya.
