 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Ribuan honorer dari tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTKH) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD setempat, Senin 20 Juni 2022.
“Kedatangan kami melakukan aksi unjuk rasa ini untuk mengadu ke DPRD dalam rangka meminta keadilan. Karena, jika ribuan guru honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), harusnya nakes honorer juga punya hak yang sama,”tegas Ketua FTKH Brebes Bambang Kuntoro dalam orasinya di depan halaman gedung DPRD setempat.
Bambang mengungkapkan ada tiga poin tuntutan FTKH, intinya mendesak Pemkab Brebes untuk memperhatikan nasib nakes dan non nakes honorer. Mengingat, pengabdian anggota FTKH belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Apalagi, penghasilan yang diterima selama ini cenderung jauh dari kata layak. Namun, profesi nakes dan non nakes honorer tetap dilakukan demi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sejumlah perwakilan honorer nakes ini kemudian melakukan audiensi dengan Pemkab, Pimpinan dan Komisi IV DPRD Brebes di ruang paripurna bawah.
Sebelumnya, Kedatangan mereka disambut dan diterima dengan baik oleh Ketua DPRD Brebes Mohammad Taufik didampingi Sekda Brebes Djoko Gunawan. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Brebes meminta kepada para nakes honorer untuk bersabar, karena tuntutanya tengah diperjuangkan.
"Jadi, jangan dengarkan provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab. Karena kami (DPRD-red) bersama Pemerintah Kabupaten Brebes akan mengusahakan agar tuntutan Anda semuanya sampai gol," kata Taufik.
Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Wakhid Turmudzi mengatakan, jika pihaknya merespon tuntutan ribuan nakes dan non nakes yang tergabung dalam FTKH sudah difasilitasi Pemkab dan DPRD. Kemudian, dari formulasi usulan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Ya kalau memang memungkinkan dilakukan perekrutan P3K bertahap untuk menuntaskan permasalahan tersebut,” kata Teguh.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Tri Murdiningsih, bahwa persoalan nakes honorer ini harus segera direspon. Termasuk dari anggaran ataupun aturan kebijakan yang berlaku.
“Intinya kami Komisi IV DPRD terus mengawal dan mendampingi para nakes terkait tuntutan hak sebagai P3K nakes. Kalau terkait anggaran pasti ada,” terang Tri Murdiningsih.
