 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Masalah aset daerah menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes Jawa Tengah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di antara aset yang masih menjadi kendalah besar adalah status lahan sekolah tingkat SD dan SMP.
"Tanah atau lahan sekolah SD dan SMP banyak yang belum diserahkan ke Pemda Brebes," kata Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti usai menyampaikan sambutan pada kegiatan Inventarisasi dan Sosialisasi Proses Hibah Tanah Sekolah, Rabu 19 Juni 2019.
Pada acara yang digelar di Pendopo 2 Bumiayu itu Idza mengungkapkan, masih banyak sekolah yang terkendala persoalan-persoalan mengenai status-status tanah yang belum jelas karena tanah bengkok milik pemerintah desa.
"Tanah-tanah yang ditempati banguan SD dan SMP selama ini banyak yang menempati tanah bengkok dan belum diserahkan ke Pemkab Brebes," ujar Idza.
Diungkapkan, saat ini ada 930 lahan SD dan SMP dari jumlah tersebut baru 40 lahan yang telah diserahkan ke Pemkab. Karenanya Pemkab Brebes akan mengupayakan secepatnya agar dapat diproses penyerahan hibahnya dari Pemerintah Desa kepada Pemkab.
"Kita akan upayakan secepat mungkin agar proses penyerahan dilakukan," kata Idza.
Masih menurut Idza, sesuai aturan lahan harus dihibahkan atau diserahkan oleh desa kepada sekolah tersebut. Untuk maksud itu Idza meminta kepada Kepala Desa (Kades) atau Penjabat Kades segera melakukan proses penghibahan dan pensertifikatan lahan atas naman sekolah.
"Lahan atau tanah bengkok desa adalah milik negara, sehingga ambil alih fungsi harus segera dilakukan," tegas Idza.
Kegiatan Inventarisasi dan Sosialisasi Proses Hibah Tanah Sekolah, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Brebes DR H Tahroni, para Camat di wilayah selatan, para Kades dan juga para Kepala SD dan SMP di wilayah selatan.
