![]() |
|
|
PanturaNews (Brebes) - Bupati Brebes Idza Priyanti SE MH membuka kegiatan forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes tahun 2020 di Aula kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Brebes, Kamis 28 Februari 2019.
Kegiatan yang dimotori Baperlitbangda tersebut dihadiri Wakil Bupati Brebes Narjo SH MH, Asisten I Sekda, seluruh Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, LSM, serta tamu undangan lain terkait dengan RKPD 2020.
RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. rencana program dan kegiatan daerah, kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptkan kepastian kebijakan.
Bupati Brebes Idza Priyanti, SE MH mengatakan, tujuan kegiatan forum konsultasi publik ini untuk membahas nilai dan menyerap gagasan dari semua OPD dan pihak lain terkait isu-isu strategis yang akan menjadi program prioritas/kegiatan pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2020 mendatang.
"RKPD 2020 isu strategis terkait kualitas Pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan masih menjadi target utama yang perlu di dorong penangananya melalui program program yang serupa yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan," katanya.
Pada kesempatan tersebut Bupati juga menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk secepatnya menyusun program kerja skala prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2020 mendatang.
Sememtara, Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes Dr Angkatno menyampaikan, tema pembangunan tahun 2020 adalah penguatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM yang berdaya saing dan mendorong pengembangan Economy Digital.
"Sesuai arahan Bupati prioritas pembangunan di tahun 2020 adalah perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter dan vokasi, peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan, perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan digital economy serta perkuatan kualitas dan kapasitas tenaga kerja," terangnya.
Selain itu, pemantapan infrastruktur wilayah dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.
"Kemudian terakhir peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hingga tingkat desa serta terciptanya kondusivitas daerah," pungkas Angkatno.