 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Supaya dapat mengetahui harga barang di pasaran secara langsung dengan waktu yang cukup, jauh sebelum pembahasan APBD, DPRD disarankan membentuk Panitia Khusus (Pansus) satuan harga belanja. Demikian dikatakan anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Rofii Ali, Kamis 12 Agustus 2010.
“Dengan membentuk Pansus satuan harga belanja, DPRD sudah dapat mengetahui data harga satuan belanja jauh sebelum pembahasan DPRD. Pansus satuan harga belanja sangat efektif dibentuk segera untuk mengantisipasi ketidak rahuan satuan harga belanja di tahun mendatang,” kata Rofii.
Lebih jauh Rofii menyebutkan, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2005 diamanatkan agar pemerintah daerah harus bisa membuat analisa standarisasi harga satuan. Amanat itu tercantum di dalam pasal 39 ayat 2 dan 3. Kutipan ayat 2 PP No 58 Tahun 2010 itu diantaranya berbunyi penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
“Sedangkan pada ayat 3 PP yang sama disebutkan untuk standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah,” ujarnya.
Menurut Rofii, dengan menetapkan satuan harga belanja, maka Pemkot Tegal memilki standar satuan harga belanja. Hal itu tinggal disinkronkan dengan penyususnan pagu anggaran di APBD, sehingga angka yang muncul sangat rasional dan realistis tidak over estimate. Dengan begitu akan ada keseragaman satuan harga antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan terjadi efesiensi anggaran yang mutlak, tidak absurd.
Ditambahkan, manfaat lain dengan adanya stadarisasi satuan harga, saat DPRD membahas APBD tinggal mencocokan antara pagu harga yang ditampilkan di APBD dengan pagu harga standar belanja yang telah dibuat oleh DPRD. “Dengan demikian pembahasan APBD akan lebih efektif dan efesien. Saya berharap Pansus harga satuan belanja dapat terbentuk sebelum pembahasan APBD 2011,” tandas Rofii.
