 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Paguyuban Kelompok Petani di tujuh desa yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Brebes, mendesak Pemerintah Pusat untuk membangun bendungan karet di wilayah pantura Brebes, tepatnya di Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Paguyuban kelompok petani tersebut diantaranya Desa Pulogading, Pulolampes, Bulakamba, Bulusari, Rancawuluh, Pakijangan dan Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Demikian disampaikan Ketua Gapoktan Kabupaten Brebes, Atmo Suwito Rasban SE saat dikonfirmasi PanturaNews, Sabtu 31 Juli 2010 di Pakijangan.
"Selama ini, di wilayah Kecamatan Bulakamba sejak 20 tahun yang lalu hingga saat ini belum ada bendungan karet. Kondisi ini, menyebabkan para petani ketika musim tanam selalu kesulitan air, karena minimnya saluran irigasi pertanian. Saat ini petani hanya mengandalkan penyedotan air yang diambil dari sungai yang ada di desanya," kata Atmo yang juga Ketua Kelompok Tani Ternak Itik (KTTI) Adem Ayem, Desa Pakijangan.
Padahal dengan dibangun bendungan karet, para petani tidak lagi akan mengalami kesulitan air. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka petani akan selalu mengalami kerugian. Meski Pemkab Brebes sudah membangun cekdam yang fungsinya untuk kelancaran irigasisi pertanian, namun alat tersebut belum bisa berfungsi secara maksimal. Apalagi belakangan ini alat tersebut terdapat bagian-bagian komponennya yang hilang akibat.
"Ini akibat dari kurangnya fungsi pengawasan petugas dari instansi terkait terhadap cekdam yang sudah dibangun itu," terangnya.
Menurut Atmo, tidak dibangunnya bendungan karet juga akan berdampak pada kerugian para nelayan yang ada di wilayah pantura Brebes, khususnya di Kecamatan Bulakamba. Karena itu, pihaknya berharap kepada Pemerintah Pusat agar merealisasikan program kesejahteraan para petani dan nelayan yang sudah diusulkan bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Brebes.
"Kalau sudah dibangun bendungan karet, akan dapat membantu pengairan para petani yang ada di tujuh desa tersebut yang luas lahannya sekitar 3500 hektar," ujarnya.
Atmo menambahkan, untuk membangun bendungan karet itu dibutuhkan anggaran yang diambil dari APBN yang besarnya diperkirakan antara Rp 4,5 sampai Rp 5,5 miliar. Selain itu, anggaran dari APBD Kabupaten juga diperlukan untuk dana pendampingan.
