 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Batang) – Sedikitnya 52 keluarga miskin (Gakin) di Dukuh Sigandul, Desa Mojotengah, Batang, Jawa Tengah, Jumat (18/12) mengadu ke anggota DPRD Batang. Mereka mengeluh dan merasa terisolir karena sedikitnya 60 lebih usia SD tak bisa mengenyam pendidikan dasar karena bangunan SD Mojotengah sudah dirobohkan dan guru-gurunya juga tak ada. Selain itu, fasilitas umum sangat minim, Puskesmas maupun bidan tak ada. Mereka juga kesulitan membuat akte kelahiran, KTP, surat nikah maupun administrasi lainya. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan layanan sosial tidak ada,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Edy Siswanto disela kunjungan ke Dukuh Sigandul.
Dulu, Dusun Sigadul yang berada di daerah ketinggian yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara itu dihuni 104 KK atau 467 jiwa. Sejak 2004 dilakukan program relokasi warga, kini tinggal 52 KK saja. Warga setempat berharap pengurusan administrasi kependudukan tetap di Mojotengah. Namun, birokrasi Desa Mojotengah maupun Kecamatan Reban terkesan mempersulit layanan administrasi warga. “Ironisnya, kalau warga bayar pajak dan retribusi, birokrasi setempat tetap menerima,” ujar Edy Siswanto.
Warga juga mengaku kesulitan untuk menikah. Masalahnya, untuk melengkapi berkas administrasi seperti KTP dan membuat surat nikah, warga kebingungan harus mengurus ke desa mana. Sebab, pedukuhan yang berada diantara Desa Mojotengah, Kecamatan Reban dan Desa Pranten, Kecamatan Bawang itu seakan-akan kehilangan status administrasi daerah. Setelah ada program relokasi dan pemekaran wilayah kecamatan, warga Sigandul kesulitan membuat akte kelahiran, KTP, surat nikah maupun administrasi lainya. Akibatnya, banyak warga yang hanya memiliki KTP kedaluwarsa. “Sejak direlokasi warga Sigandul ke Dukuh Bintoro Mulyo sekitar 5 tahun lalu, warga Sigandul mengalami kesulitan,” kata anggota DPRD asal Pranten, Teguh Pranten.
Senada Ketua Fraksi Partai Demokrat, Juwariyah menuturkan, dahulu Pemkab Batang melakukan relokasi warga Sigandul ke Bintoro Mulyo, Desa Mranten, Kecamatan Bawang. Alasanya, letak Sigandul yang curam itu rawan longsor. Demi keselamatan warga, Pemkab merelokasi warga. Namun, dalam perjalananya masih ada 30 KK yang menolak pindah. Selama 5 tahun, dari 30 KK berkembang menjadi 40 KK. Ditambah lagi, ada 12 KK yang sudah berada di Dusun Bintoro Mulyo malah balik lagi ke Sigandul. “Program Pemkab merelokasi sudah bagus. Namun, jika masih ada warga yang benar- benar tak bersedia, sebaiknya jangan di paksa. Kalau perlu, Pemkab memberi fasilitas kesehatan dan pendidikan serta akses jalan ke Sigandul,” imbuh Juwariyah, sembari menyampaikan persoalan ini secara resmi disampaikan dalam pandangan Fraksi Demokrat.
Bupati Batang, Bambang Bintoro menyebut hanya ada 17 KK yang masih bertahan di Dukuh Sigandul. Sehingga bila didirikan Pos Kesehatan Desa (PKD) tidak efektif. Senada, Kabag Sosial Setda Batang M Taufik mengakui bahwa warga yang bermukim di Dusun Sigandul memang terisolasi. Sarana prasarana penunjang kehidupan sehari-hari sangat minim. “Namun itu karena sikap mereka yang enggan direlokasi. Berbagai cara sudah kita lakukan untuk membujuk mereka agar bersedia direlokasi," kata M Taufik.
