 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) – Inspektorat Brebes belakangan ini dipusingkan dengan banyaknya kepala desa (Kades) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang bermasalah. Bahkan tidak sedikit yang harus berurusan dengan aparat hukum akibat terlibat kasus penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD), beras miskin (raskin) dan kasus lainnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menggelar rapat gabungan, Senin 14 Juni 2010, di Kantor Inspektorat Brebes.
Dalam rapat tertutup yang digelar oleh Inspektorat itu dihadiri Asisten I, II dan III Setda Brebes, 17 camat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (BPMDK) serta instansi terkait.
Kepala Inspektorat Brebes, Sutriyono SH MM melalui Kasubag Pelaporan dan Evaluasi, A Heri Wibowo kepada PanturaNews, 14 Juni 2010, mengatakan rapat gabungan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman masalah anggaran maupun lainnya kepada seluruh camat yang ada di Kabupaten Brebes, untuk disampaikan atau disosialisasikan ke desa-desa.
Dijelaskan, pemahaman yang diberikan itu diharapkan bisa meminimalisir atau menghindari kasus-kasus yang kemungkinan akan dilakukan oleh kades. “Terkait dengan banyaknya kades yang bermasalah, pihak Inspektorat sebenarnya tidak lepas tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau kasus yang terjadi di birokrasi Pemkab Brebes,” ujarnya.
Namun lanjutnya, untuk menyelesaikan berbagai persoalan, Inspektorat butuh waktu. Karena banyak prosedur harus yang dilalui. “Jika semua prosedur itu sudah dilewati, maka Inspektorat akan menindak lanjutinya sampai betul-betul persoalan itu dapat diselesaikan," tandasnya.
