 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Penundaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, pada Sususan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang telah ditandatangi Bupati Indra Kusuma S.Sos hingga kini belum terlaksana, karena masih terdapat pro dan kontra. Hal itu membuat suasana di birokrasi Brebes cukup panas.
Padahal Bupati Indra Kusuma sudah menurunkan nota dinas kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang ditujukan kepada Wakil Bupati (Wabup) H.Agung Widyantoro SH MSi agar segera melantik pejabat baru. Bahkan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes, H Illia Amin juga telah memberikan rekomendasi kepada BKD agar pelantikan pejabat baru segera dilaksanakan.
Namun, beberapa aktivis dan masyarakat minta agar pelantikan pejabat baru ditunda, sebelum kasus dugaan mekalar jabatan (Marjab) yang dilakukan oleh oknum pejabat dan anggota DPRD dituntaskan.
"Kami minta kepada Pemkab Brebes agar jadwal pelantikan pejabat baru ditunda dulu, sebelum kasus Marjab dituntaskan," kata Mas Hadi, salah seorang aktivis kepada PanturaNews, Selasa 8 Juni 2010.
Ia kwatir jika Pemkab Brebes tetap memaksa melantik pejabat baru, kasus marjab yang sedang ditangani akan sia-sia. Karena oknum pejabat PNS dan anggota DPRD Brebes yang diduga melakukan marjab akan bebas berkeliaran tanpa ditindaklanjuti.
Kepala BKD Kabupaten Brebes, Wisnu Broto SH melalui Kabid Formasi Kepegawaian, Syaiful Islam SH membenarkan BKD telah mendapat nota dinas dari bupati agar pelantikan pejabat baru dilakukan oleh Wabup H Agung Widyantoro. Sementara Wabup sendiri masih disibukkan dengan jadwal kegiatannya.
"Pihak BKD sudah menyampaikan kepada Pak Wabup, agar segera melantik pejabat baru di lingkungan Pemkab Brebes. Tapi Pak Wabup belum berkenan karena masih disibukkan dengan jadwal kegitannya yang begitu padat. Jadi, kami tidak memaksakan diri," tutur Syaiful Islam.
Syaiful manambahkan, pimpinan DPRD Kabupaten Brebes, H Illia Amin sendiri telah memberikan rekomendasi kepada BKD untuk segera melantik pejabat baru. Rekomendasi itu ditandangani oleh pimpinan dewan Illia Amin, sejak 06 Mei 2010 lalu atas desakan dari aktivis Aliansi LSM Independent (ALIP) Kabupaten Brebes.
Ketika ditanya berapa nomor surat rekomendasi itu, pihaknya tidak berkenan membritahukannya. "Tidak usah pakai nomor surat segala, yang penting tanggal rekomendasi yang dikirim oleh pimpinan dewan tanggal 6 Mei 2010 atas desakan dari aktivis ALIP Brebes. Isi dari rekomendasi itu, intinya untuk segera mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Brebes," terangnya.
Sementara, Wabup H.Agung Widyantoro ketika akan dikonfirmasi tidak berada dalam ruang kerjanya.
