 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (Haki) 09 Desember 2016, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal, menggelar refleksi anti korupsi yang diikuti seluruh karyawan dan satuan kerja (Satker) se wilayah pembayaran KPPN Tegal (Tegal, Brebes, Slawi dan Pemalang) di aula KPPN lantai 2, Jalan DR Sutomo, Kota Tegal, Jawa Tengah.
Kepala KPPN Tegal, Djemi Yohanes Rogi mengatakan, kegiatan refleksi anti korupsi sebagai sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa KPPN telah melaksanakan program anti korupsi. Serta mengajak seluruh pegawai KPPN Tegal, maupun stakeholder, seperti Satuan Kerja (Satker) untuk dapat berpartisipasi aktif dan terlibat langung dalam kegiatan anti korupsi. Satker yang hadir diantaranya, perwakilan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Kamar Dagang (Kadin), Polres, dan Kejaksaan Negeri se wilayah pembayaran KPPN Tegal.
“Yang hadir tadi dari satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Tegal,” kata Djemi Yohanes Rogi, Jumat 09 Desember 2016.
Dijelaskan, Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) dideklarasikan oleh 140 negara anggota PBB sebagai bentuk komitmen dalam bentuk konvensi yang menyatakan bahwa ‘ United nations convention against corruption (Untac) sebagai HAKI.
Didasari kesadaran bangsa-bangsa dunia terhadap permasalahan dan ancaman yang sangat serius yang ditimbulkan oleh korupsi. Hal itu mengakibatkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, kredibilitas institusi pemerintah, nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum.
Dengan memperingati HAKI 2016 ini, untuk mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efisien dan efektif. Memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasn korupsi. Serta mempromisikan integritas, akuntabilitas penyelenggaran pemerintah.
“Pada hari ini, marilah kita gunakan sebagai momen untuk terus meningkatkan proses reformasi birokrasi,” tegas Djemi.
Lebih lanjut diungkapkan Djemi, dengan reformasi birokrasi ada tiga target yang akan dicapai oleh pemerintah diantaranya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningakatan pelayanan publik.
