 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Menyikapi persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Brebes yang akan digelar 15 Februari 2017, selain menjalin komunikasi politik dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), mulai tanggal 10 Maret 2016, PKB membuka pendaftaran penjaringan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati (wabup).
Seperti halnya yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes, dimana telah melakukan proses penjaringan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati (wabup). Sebagai parpol terbesar kedua, PKB tidak ingin sekedar menjadi penggembira belaka.
Parpol yang dipimpin oleh Zubad Fahillatah itu, juga tengah mempersiapkan penjaringan balon bupati dan wabup. Bahkan, agenda penjaringan kandidat juga telah ditetapkan hari dan tanggalnya yang menurut perhitungannya, yakni akan dimulai pada Kamis 10 Maret 2016 mendatang.
“Tapi tahapan saat ini yang kami lakukan adalah menjalin komunikasi politik dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), yang tidak lain adalah Ketua PC NU Kabupaten Brebes, H. Athoilah dan para tokoh NU lainnya,” ujar Sekretaris DPC PKB Brebes, Mustholah, saat sowan dengan jajaran pengurus PC NU Kabupaten Brebes di gedung NU, Selasa 01 Maret 2016 sore.
Sebelumnya, kata Mustholah, komunikasi politik dengan parpol lainnya telah dilakukan. Namun, upaya komunikasi politik masih akan terus dilakukan. Termasuk dengan para tokoh masyarakat, maupun tokoh agama di Kabupaten Brebes.
Dia membenarkan adanya pembicaraan terkait persiapan Pilkada Brebes dengan para tokoh NU. Pihaknya hanya meminta doa restu, namun belum bisa memberi keterangan detail.
"Hanya silaturrahmi, PKB sowan ke tokoh NU karena bagaimanapun secara kultural PKB dan NU tidak bisa dipisahkan. Makanya bagaimana baiknya mengakomodir Nahdiyin di masa mendatang juga menjadi perhatian dari PKB. Soal Pilkada itu juga dibahas agar matang," ucapnya.
Sementara, Ketua Desk Pilkada PKB Brebes, H Ghofar Mughni menuturkan, setelah dibentuk 13 Februari lalu tim Desk Pilkada sudah mulai bekerja mempersiapkan tahapan-tahapan dan mekanisme yang diperlukan.
Pihaknya sudah menjalin komunikasi politik dengan parpol maupun tokoh masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengerucutkan arah politik PKB dalam Pilkada. Sebab, amanat dari Muskercab yang dilaksanakan PKB harus mengusung calon.
"Pada tanggal 10 Maret nanti PKB juga secara resmi akan membuka penjaringan bacabup-cawabup untuk masyarakat, karena kita serius ingin menjalankan amanat Muskercab," jelasnya.
Secara parlementer treshould, lanjut H Ghofar, PKB belum bisa mengajukan calonnya secara mandiri. Sehingga harus berkoalisi dengan parpol lain. Disamping itu, pihaknya juga menunggu dinamika wacana adanya perubahan UU No 8 tahun 2015 yang dilakukan KPU terkait 73 poin, termasuk persyaratan ambang batas suara.
"Kalaupun harus berkoalisi, maka PKB tidak akan koalisi kosong. Artinya salah satu dari pasangan yang diusung harus berasal dari PKB," papar Ghofar.
