 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Warga diminta pro aktif mengikuti gelar Public Hearing yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Tegal di tiap Daerah Pemilihan (Dapil). Karena melalui acara tersebut, warga akan diminta untuk menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas di wilayahnya.
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno SH MH dalam pembukaan acara Public Hearing dengan tema pembangunan infrastruktur yang digelar untuk pertama kalinya di Dapil I Kota Tegal, di halaman Kantor Kecamatan Tegal Selatan, Jumat 15 Januari 2016 malam.
“Acara ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mendekatkan rakyat dengan para wakil rakyatnya. Untuk itu kami berharap warga yang mendapat kepercayaan diundang dalam acara ini dapat secara pro aktif memberikan usulan dan saran terkait pembangunan infrastruktur di wilayahnya,” kata Edy Suripno yang akrab disapa Uyip.
Menurut Uyip, agenda public hearing DPRD yang dilaksanakan di tiap-tiap Dapil merupakan agenda baru yang akan menjadi rujukan materi pembangunan ke depan sekaligus sebagai pelengkap dari agenda rutin bernama Jaring Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan setiap agenda reses DPRD.
“Demikian halnya Pemkot Tegal juga memiliki agenda rutin yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di tiap Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Semua agenda berbasis kerakyatan itu nantinya akan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Keturen, Sunaryo, mengusulkan agar ada kebijakan normalisasi sungai dan saluran di wilayah Kecamatan Tegal Selatan. Pasalnya, usulan normalisasi sungai Lemah Duwur yang melintas di wilayah Kelurahan Keturen belum pernah terealisasi meskipun diusulkan bertahun-tahun.
Di sisi lain Sunaryo mengusulkan perbaikan lapangan sepak bola di Kelurahan Keturen serta pemasangan traffick light di sepanjang jalan Gatot Subroto, sebab di jalan tersebut kerap terjadi kecelakaan lalulintas lantaran tidak adanya rambu-rambu jalan. Warga lain, Solikhun dari Kelurahan Debong Kidul mengusulkan rehabilitasi berat Kantor Kecamatan Tegal Selatan yang menurutnya kurang representative.
“Kami juga meminta kepada pemerintah melalui anggota DPRD agar meninjau kembali kebijakan 5 hari jam sekolah. Karena kebijakan 5 hari sekolah sangat merugikan masyarakat. Siswa didik menjadi malas menimba ilmu agama yang biasanya didapat sepulang sekolah formal, sekarang mereka enggan mengikuti pendidikan agama di madrasah non formal dikarenakan sudah capek mengikuti sekolah formal seharian,” kata Solikhun.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal yang sekaligus bertindak selaku moderator, wasmad Edi Susilo mengatakan, seluruh usulan warga dalam agenda public hearing tersebut akan menjadi skala prioritas untuk dibahas lebih lanjut di meja Komisi-Komisi yang membidanginya.
