 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Pemerintah melalui program pembenahan kawasan kumuh, menyalurkan anggaran sebesar Rp 7 Milyar untuk Desa/Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ini beberapa pekerjaan pembangunan fisik sedang dilaksanakan pada beberapa titik di desa tersebut.
Sayangnya, beberapa pekerjaan fisik tersebut tidak jelas pengawasannya, sehingga dikhawatirkan pekerjaan tidak maksimal dan kualitasnya rendah. Informasi yang diperoleh menyebutkan, beberapa pekerjaan fisik tersebut diantaranya, pembuatan drainase, pavingisasi jalan lingkungan, pembuatan talud pemakaman umum, rabat beton jalan lingkungan, pengaspalan jalan dan lainnya.
Kepala Desa Bumiayu, Dwi Hari Basuki menyatakan, program pembenahan kawasan kumuh di desanya didanai oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 7 milyar. Dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan fisik.
"Semua anggaran dialokasikan untuk pembangunan fisik," ujarnya kepada PanturaNews.Com, Jumat 16 Oktober 2015.
Menurutnya, dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah desa tidak banyak dilibatkan dan semua pekerjaan dilakukan oleh rekanan. Pengawasan pekerjaan juga tidak melibatkan unsur intasi terkait di tingkat kecamatan.
"Kami hanya mendapat gambar rencana pekerjaan, untuk pengawasan dan lainnya tidak ada yang tahu baik Kecamatan maupun intansi terkait," kata Hari.
Dikatakan, saat ini pekerjaan sedang berlangsung dan pada awal pelaksanaan pekerjaan tenaga kerja didatangkan dari luar oleh pelaksana pekerjaan. Tetapi saat ini telah melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja.
"Mulanya tenaga kerja dari luar semua, tapi sekarang sudah melibatkan warga Bumiayu sebagai tenaga kerja," ungkap Hari.
Diungkapkan pula, Pemerintah Desa Bumiayu sangat berharap pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan maksimal mengingat besarnya biaya yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat. Diharapkan pula adanya pengawasan oleh dinas terkait agar pekerjaan dapat berjalan secara baik pula.
"Kami kawatir kalu tidak ada pengawasan, ini anggarannya cukup besar dan informasinya akan ada tambahan lagi dari Pemerintah Pusat," pungkas Hari.
