 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) APBD Pemkot Tegal Tahun 2014, dinilai belum mencerminkan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berimbang. Pasalnya, masih ada lima target program kegiatan yang tidak dapat direalisasi.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah. H Edy Suripno SH MH, Senin 27 Juli 2015.
Edy Suripno yang akrab disapa Uyip mengatakan, kelima poin program yang tidak terealisasi itu kini menjadi topic paling hangat dalam pembahasan APBD antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tegal.
Dikatakan, lima program kegiatan yang tidak terealisasi targetnya itu adalah, pos Belanja Pegawai sebesar Rp 48.172.282.638, Belanja Barang Rp 35.409.203.171, Belanja Bansos Rp 6.457.542.300, Belanja Modal Bangunan dan Gedung Rp 20.645.226.420 dan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 19.983558.500.
“Kami tidak tahu konsepsi seperti apakah yang dipakai Pemkot, mengapa masih banyak anggaran yang tidak terpakai atau tidak dilaksanakan dalam kegiatan yang sudah terencana?. Padahal prinsip dari APBD adalah seluruh materi APBD yang sudah ditetapkan, harus dapat dilaksanakan seluruhnya karena menyangkut hak publik,” kata Uyip.
Lebih jauh Uyip mengatakan, tidak terlaksananya program kegiatan pemerintah dipengaruhi oleh banyak factor. Diantaranya adalah factor perencanaan program yang kurang matang. Kedua adalah faktor pelaksanaan kegiatan tidak mempertimbangkan skedul waktu yang dialokasikan. Ketiga, faktor gagalnya lelang atau tender kegiatan.
Menyikapi hal itu, DPRD akan melakukan koreksi pada penyusunan anggaran tahun berikutnya, terutama pada pos belanja pegawai. Dalam prinsip anggaran berimbang, tidak dikenal istilah efesiensi. Maka salah besar jika Pemkot menggunakan alasan efesiensi, jika bukan karena alasan efesiensi, maka dimungknkan ada perencanaan anggaran yang tidak matang.
“Sebelumnya di dalam rapat-rapat Badan Anggaran dengan TAPD sudah sering ditanyakan mengenai hal itu, dan dijawab oleh TAPD bahwa tidak terealisasinya belanja pegawai lantaran seringnya terjadi mutasi jabatan dan sejumlah SKPD masih dipimpin oleh Plt, tapi nanti akan kami tanyakan kembali setiap kali gelar rapat dengan TAPD,” tegasnya.
