 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Pemalang) - Pusat Informasi dan Kajian Kebijakan Publik (PuskAPIK) meminta agar Bupati Pemalang, H Junaedi SH segera melakukan reformasi birokrasi dengan merombak kabinet melalui mutasi, rotasi atau rolling jabatan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.
"Perombakan kabinet ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja dan layanan prima kepada masyarakat (public of service), peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan pembangunan di segala lini," kata Direktur PuskAPIK, Heru Kundi Miarso, Selasa 10 Februari 2015.
PuskAPIK menilai, saat ini banyak pimpinan SKPD yang posisinya tidak sesuai pada porsi, atau kurang memahami dan menjiwai tugas masing-masing. Jika terus dipertahankan, dikhawatirkan pimpinan SKPD dan perangkatnya sudah dinilai kurang mampu.
“Jelas itu akan menghambat percepatan pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat akan gagal total,” tandasnya Kundi yang juga aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Pusat.
Diharapkan, sisa masa jabatan satu tahun H Junaedi SH, dapat dioptimalkan dengan membuat gebrakan mendasar yakni melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh dan objektif terhadap pemangku jabatan di kabinetnya. Karena, perombakan kabinet diharapkan menjadi lokomotif perubahan birokrasi.
“Sebagai kontrol sosial, PusAPIK tentu berkewajiban melakukan evaluasi dan menyampaikan second opinion (rekomendasi) untuk bupati. Ini bukan menjustifikasi, tapi lebih merupakan hasil monitoring dan kajian dari masyarakat kepada kepala daerah, agar Pemkab Pemalang tidak mengalami stagnan dalam menjalankan program kerjanya,” tuturnya.
Ditambahkan, PusAPIK mengingatkan agar ke depan bupati tidak lagi memakai orang-orang yang hanya laporan ABS (Asal Bapak Senang), tidak visioner, profesional, dan tidak punya program jelas. Untuk itu, sudah saatnya, para pejabat yang tidak punya prestasi dan dedikasi harus diganti dengan pegawai yang kapabel, profesional dan kompetitif.
