Jalur Pejagan-Ketanggungan Diusulkan Ke APBN-P
-Laporan Riyanto Jayeng
Senin, 09/02/2015, 10:52:40 WIB

Rakerpil antara Anggota Komisi V DPR-RI dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Foto: Dok)

PanturaNews (Tegal) - Kerusakan jalan sepanjang jalur Pejagan-Ketanggungan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi sorotan banyak pihak. Untuk mengatasinya, pemerintah setempat mengusulkan anggaran perbaikan yang diajukan melalui APBN Perubahan.

Hal itu terkuak dalam Rapat Kerja Daerah Pemilihan (Rakerpil) antara Anggota Komisi V DPR-RI Damayanti Wisnu Putranti SIP dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Hotel Bahari Inn, Kota Tegal, Sabtu 7 Pebruari 2015.

Sedangkan untuk Kabupaten Tegal, juga telah diajukan permohonan anggaran di dalam APBN Perubahan yang ditargetkan untuk pembiayaan pelebaran jalan dari Slawi sampai Prupuk serta penanganan wilayah rawan longsor di lekukan bukit Ciregol, Kabupaten Brebes.

Menurut Damayanti, agenda Rakerpil bersama Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijembatani Komisi V DPR-RI itu merupakan momentum yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi seluruh Kepala Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum di wilayah Dapil IX Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

''Dalam Rakerpil kali ini, selain mengundang Satker balai besar/kecil, PSDA daerah hingga provinsi, juga mengundang tiga kepala daerah di wilayah Dapil IX Jawa Tengah. Namun sangat disayangkan, yang hadir hanya Bupati Brebes saja,'' kata Damayanti.

Lebih jauh Damayanti mengatakan, tujuan digelarnya Rakerpil adalah menyamakan persepsi antar instansi, lembaga termasuk pemerintah daerah. Karena tugas DPR RI selain legislasi, anggaran dan melakukan pengawasan. Termasuk, raker ini juga dalam rangka rencana menggedog anggaran perubahan. Harapannya adalah agar semua kebutuhan di dapil bisa diberikan dan disusun bersama-sama.

''Setidaknya kami di Komisi V dapat mengawal kebutuhan daerah yang pengajuan anggarannya disampaikan ke pusat. Sayangnya, banyak kepala dinas yang tidak paham persoalan ini. Karena semua persoalan dan pengajuan anggaran ke APBN tetap saja akan sampai di meja DPR-RI yang mempunyai kewenangan meng- acc atau tidak,” ujarnya.

Damayanti mengungkapkan, dari Rakerpil tersebut hanya Pemkot Tegal yang tidak merespon undangan, karena hingga selesainya acara, tidak ada balasan konfirmasi dari pemerintah terkait. Padahal, sejumlah warga Kota Tegal yang bersebelahan dengan tanggul Sungai Ketiwon sangat mengharapkan adanya perbaikan tanggul yang kondisinya sudah mengkhawatirkan. Hal itu diketahuinya saat tinjauan ke lokasi tersebut beberapa waktu lalu.

''Kami mau membantu untuk usulan anggaran guna penanganan tanggul Sungai Ketiwon, namun pemerintah setempat rupanya tidak merespon. Buktinya, diundang raker saja tidak ada yang datang. Padahal, kami di sini siap menjembatani kebutuhan untuk perbaikan dan pekerjaan di Kota Tegal,'' tegasnya.