 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Kajen) - Degradasi sumber daya air di Kabupaten Pekalongan memprihatinkan. Karena itu Pemkab Pekalongan melakukan langkah-langkah kongkrit dengan proteksi berupa perumusan kebijakan dan penyusunan produk peraturan yang melindungi lingkungan, khususnya sumber daya air.
”Sumber daya air kita saat ini jumlahnya semakin hari semakin berkurang, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga perlu dilindungi,” ujar Bupati Pekalongan, Dra. Siti Qomariyah MA saat membuka rakor Sumber Daya Air di Aula lantai 1 Gedung Setda, Rabu 24 Maret 2010 pukul 11.00 WIB.
Bupati mengatakan, pengelolaan sumber daya air secara nasional telah diatur dalam Undang undang Nomor 7 tahun 2009 tentang sumber daya air. Dalam sumber daya air dikelola berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian dan keadilan serta tranparansi. ”Karena itu negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, ” lanjut bupati.
Bupati menjelaskan, potensi sumber daya air memiliki peranan sangat penting dalam sistem penyangga hidup. Meningkatnya jumlah penduduk dan laju pembangunan dewasa ini, membawa perubahan perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya air. Air tidak hanya dipandang sebagai barang untuk memenuhi kebutuhan primer saja, tapi saat ini sudah menjadi barang kebutuhan sekunder bahkan tersier. "Sebab air merupakan kebutuhan primer bagi manusia," jelasnya.
Permasalahan lingkungan terutama sumber daya air tidak bisa diselesaikan secara parsial dan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan perlu suatu upaya kebersamaan antara pemilik kepentingan dalam memadukan kegiatan masing-masing. ”Oleh karena itu perlu memadukan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam satu gerakan nasional bersama, menentukan prioritas penanganan pengelolaan sumber daya air dari hulu sampai hilir,” tambah bupati.
