 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Belakangan ini masyarakat wajib pajak (WP) dibuat resah oleh ulah oknum petugas pajak yang dinilai arogan dan melakukan intimidasi dalam penagihan. Jika hal ini dibiarkan, tentunya akan membuat pengusaha atau wajib pajak lainnya enggan untuk membayar pajak.
Bahkan tak sedikit yang lebih memilih menutup uasahanya dari pada menjadi sapi perahan oknum petugas pajak. Akibatnya akan menurunkan pendapatan pemerintah dari pajak.
Hal itu dikatakan Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial (Wilter) Jawa Tengah, H Nur Abadi, saat melakukan safari ke Kota Tegal, Jumat kemarin.
Menurutnya, lembaganya banyak menerima keluhan seputar masalah pajak, dari sejumlah pengusaha di tiga daerah yakni Kota Tegal, Kab. Tegal dan Kab. Brebes. “Teruatama keluhan soal tingginya nilai pungut pajak dan sikap arogansi petugas dalam penagihan. Laporan itu kami terima bukan hanya dari nelayan saja, termasuk dari sejumlah pengusaha yang ada di Kabupaten Tegal, Brebes, dan Kota Tegal,” katanya, saat ditemui di Sekretariat LSM GMBI Kota Tegal.
Keluhan wajib pajak lanjutnya, rata-rata lebih fokus pada seputar aksi yang dilakukan oknum petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dalam penagihan. “Kabarnya petugas pajak yang datang melakukan penagihan bersikap aneh-aneh, ada yang dengan cara membentak-bentak, memojokkan dan tuduhan negatif. Bahkan ada pula yang sampai meminta agar wajib pajak menunjukkan isi dompetnya. Ini sungguh terlalu,” imbuhnya.
Yang lebih kejamnya lagi, kata H Abadi, ia sangat miris tentang adanya laporan adanya oknum petugas pajak yang secara langsung menyampaikan kepada wajib pajak, bahwa para pengusaha itu ibarat ayam petelor, diambil telornya kemudian kalau sudah tidak bisa bertelor harus dipotong.
“Jika ini benar, sunggu keterlaluan, masa pengusaha diibaratkan ayam petelor, namun sejauh ini kami belum kroscek kebenaran ucapan itu. Jika ucapan itu benar, rasanya sangatlah tidak pantas,” ujarnya.
H Nur Abadi menegaskan, para pengusaha merupakan salah satu asset bangsa. Maka tidak seharusnya mereka menerima perlakuan yang tidak pantas. Kalau memang pengusaha melakukan kelalaian dalam membayar pajak, masih ada cara lain untuk mengingatkan mereka. Namun jika hal ini terus berlanjut, akibatnya, banyak pengusaha lebih memilih menutup usahanya, daripada menjadi sapi perahan oknum pajak.
H Nur Abadi, berjanji akan membantu semua WP yang terdzolimi. Serta akan melakukan perlindungan kepada WP, karena merupakan salah satu aset, pendapatan Negara. “Secara tidak langsung para wajib pajak itu bekerja untuk Negara. Negara tidak akan bisa berdiri dan maju tanpa adanya wajib pajak. Demi mempertahankan NKRI, kami siap membantu wajib pajak yang terdzolimi oleh oknum pajak. Karena membela wajib pajak, sama dengan bela Negara, bagi kami NKRI itu harga mati, GMBI sampai mati untuk kami,” pungkasnya.
Kepala KPP Pratama Kota Tegal Johny Viektor SE M.SE ketika akan dikonfirmasi terkait masalah tersebut, tidak bisa ditemui. Menurut sekretarisnya sedang ke Semarang.
