 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti SE diminta untuk memperjuangkan tiga poin atau masalah. Tiga poin tersebut, yakni Pemkab Brebes dalam hal ini Bupati untuk bisa mengusulkan anggaran infrastruktur perbatasan wilayah kabupaten.
Poin kedua, yakni bupati diminta untuk menganggaran Satgas Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal itu mengingat, dua tahun lalu Peraturan Daerah (Perda) tentang TKI sudah disyahkan dua tahun lalu. Kemudian, poi yang ketiga adalah bupati diharapkan bisa memberikan predikat bagi Pemkab Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Permintaan tiga poin yang harus diperjuangkan oleh Bupati Brebes itu, disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Brebes, Suherman, dalam pembahasan rapat paripurna dewan dengan agenda penyampaian nota keuangan Raperda Kabupaten Brebes tentang APBD Kabupaten Brebes tahun anggaran 2015, di gedung DPRD setempat, Kamis 23 Oktober 2014.
Menurut mantan Guru Tidak Tetap (GTT) itu, anggaran insfrastruktur perbatasan wilayah perlu diusulkan, mengingat kondisi wilayah Kabupaten Brebes yang cukup luas. "Seperti di Jawa Barat, dimana telah dibuat anggaran perbatasan wilayah yang nilainya mencapai Rp 2 miliar, yang didalamnya terdapat pembangunan sistem pengairan yang cukup bagus.
Sementara, di Kabupaten Brebes sendiri terlihat memalukan. Itupun sistem pengairan di Kabupaten Brebes bisa berjalan dengan baik kalau musim hujan saja, sedangkan menghdapi musim kemarau tidak bisa berjalan dengan baik," katanya.
Kemudian, lanjut Suherman, mengenai anggaran Satgas TKI perlu diupayakan oleh Bupati. "Masa sudah ada Perda tentang TKI, dimana sudah disyahkan dua tahun lalu, tapi Satgas TKI untuk Kabupaten Brebes tidak dibentuk. Buat apa gunanya Perda itu," cetusnya.
Poin yang terakhir, imbuh Suherman, yakni Bupati harus bisa mentargetkan bagi Pemkab Brebes dalam pengelolaan keuangan daerah itu pada tahun 2015 bisa meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Bukan mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Karena itu, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu diperketat kembali, agar harapan meraih predikat opini WTP pada 2015 bisa tercapai," pungkasnya.
