 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Tegal) - Istilah angkatan sebaiknya digunakan untuk kalangan militer, sastrawan tidak perlu menggunakan istilah angkatan sebab sastrawan memang tidak termasuk angkatan manapun. Demikian disampaikan Sides Sudyarto DS, salah seorang sastrawan kenamaan kelahiran Banjaranyar, Balapulang, Kabupaten Tegal dalam orasi budayanya pada perhelatan diskusi sastra dalam tajuk Sastra, Politik dan Kuasa di Gedung Kesenian Jalan Setiabudi 163, Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu 21 Maret 2010.
Menurut Sides, sesuai dengan kapasitasnya, angkatan yang dimaksud seperti halnya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, yang selanjutnya disebut angkatan bersenjata. Sementara, penggunaan istilah angkatan 66 oleh HB Jassin kemungkinan besar karena kelatahan adanya angkatan 80 di Negeri Belanda.
Lebih jauh dikatakan, penggunakan sitilah angkatan 45 itu lebih tepat untuk menyebutkan kalangan pejuang kemerdekaan saat terjadi perang di tahun 1945. Sebagai contoh, sejumlah sastrawan yang saat itu ikut berjuang dalam era 45 antara lain, Chairil Anwar, Idrus, Asrul Sani dan Sitor Situmorang.
“Sangat jelas sekali, di dalam pikiran dan karya sastra yang mereka ciptakan tidak ada kemiripan sama sekali. Maka mustahil jika kemudian pengambilan istilah angkatan 45 dikarenakan karya sastra, pastilah penyebutan angkatan 45 hanya berhubungan dengan perjuangan bersenjata saat perang 45, bukan karena sastranya,” kata Sides
Klimaksnya, Sides mengatakan, lahirnya istilah angkatan di kalangan sastrawan lebih dipengaruhi oleh keinginan untuk menguasai atau mengambil peran kesusastraan yang didominasi oleh pelaku-pelaku sastra sebelumnya. Seseorang baik secara individu ataupun kelompok, dipastikan memiliki ambisi untuk menguasai, meskipun sejatinya mengakui tidak memiliki kuasa.
“Sebagai contoh, di sejumlah tempat seperti di perempatan atau pertigaan jalan atau di perlintasan kereta api di kota-kota besar pasti sering kita jumpai seseorang atau kelompok orang yang berdiri di tengah jalan membantu mengatur lalulintas. Padahal semua tahu, mereka bukan petugas yang berkuasa mengatur lalulintas, namun secara sadar atau tidak, orang tersebut telah mengekspresikan keinginananya untuk menguasai suatu lokasi atau aturan tertentu,” jelas Sides.
Lebih jauh Sides menyampaikan, dalam kondisi tertentu sastrawan diperbolehkan merangkap menjadi politikus.Sebab, sastra bisa bersenyawa dengan politiik untuk mencapai tujuannya.
“Sastrawan hendaknya seperti seorang yang intelektual yang tugas pokoknya adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa. Berpolitik merupakan cara dan jalan untuk memperjuangkan hidup, sebab berpolitik merupakan bagian dari The Will to Power yang tanpa itu manusia tidak ada artinya. Marilah kita lupakan soal angkatan dalam sastra, sebab itu hanyalah sebuah jejak langkah pihak-pihak yang suka meniru Belanda,” tegas Sides.
