 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Penyelenggaraan Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang digelar Minggu 15 Juni 2014 di Pondok Pesantren Jatirokeh, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, batal karena ditengarai terjadi money politik (politik uang).
Hal itu menyusul adanya bukti politik uang rekaman video dan saksi yang telah menandatangani surat pernyataan, dan diserahkan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat untuk penyelesaian lebih lanjut.
“Pemilihan Ketua Ansor itu perlu syarat dan rukun, bila salah satunya dilanggar maka akan batal (tidak sah),” kata Komandan Banser Ansor Brebes, Muh Ikhwan HMS menanggapi masalah Konfercab Ansor, Rabu 18 Juni 2014.
Menurutnya, Banser menjadi penjaga keamanan dan juga penjaga moral, terutama untuk kader muda NU. Bila dalam suatu perhelatan terjadi pengingkaran moral, maka Banser yang langsung berhadapan dan pelakunya harus diadili secara moral pula.
“Ada tiga orang saksi yang telah dengan ikhlas, tanpa paksaan memberikan keterangan terjadinya politik uang,” tegas Ikhwan.
Ikhwan menjelaskan, bahwa para saksi telah menandatangi dan menyerahkan bukti rekaman money politik yang sekarang sedang diproses oleh pihak Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat. Dalam rekaman video tersebut, politikus PKB, Haji Rafik (HR) dan calon jadi, Ahmad Munsip (MSP) telah menyuap Ketua PAC Tanjung dan Banjarharjo di Rumah makan Rodjo Brebes.
“Tindakan ini sangat tidak bermoral dan harus mendapatkan sanksi organisasi. Jangan sampai peristiwa ini jadi preseden buruk Ansor,” tutur Ikhwan.
Demisioner Ketua PC NU Brebes, Kiai Agus Mudrik Khaelani Al Hafidz membenarkan terjadinya pembatalan Konfercab. Dan telah ditunjuk Caretaker yang terdiri dari H Lukman (pimpinan pusat Ansor), H Masykur (PW Ansor Jateng), dan Agus Mudrik (Ketua Demisioner).
Gus Mudrik juga membenarkan kalau berkas-berkas bukti dan pernyataan para saksi telah disampaikan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah. “Tinggal menunggu keputusan pusat dan wilayah,” ucapnya.
Pimpinan pusat, lanjut Gus Mudrik, bisa memberi keputusan berupa Konfercab diulang, membuka pendaftaran ulang calon ketua, dan mendiskualifikasi Sahabat Munsip, serta memberi sanksi hukum kepada penyandang dana Haji Rafik.
Ketua Panitia Konferensi Cabang Ansor Brebes, Moh Nurul Huda menyatakan sudah bekerja secara maksimal dengan melakukan tahapan konferensi. Yakni melakukan pendaftaran calon ketua, verifikasi calon, pelaksanaan dan pembagian undangan kepada seluruh peserta.
Perkara dalam perjalanannya ada politik uang, bukan tanggung jawab panitia pelaksana. Kasus itu telah menjadi kewenangan dari Ketua PW dan Ketua PP. “Kami berusaha pemilihan Ketua Ansor tidak ternodai, bola selanjutnya sudah menjadi kewenangan pusat dan wilayah,” tegasnya.
Ketua PC NU Brebes, H Athoillah MSi menyatakan, secara institusi NU tidak akan mencampuri urusan internal Ansor. PCNU hanya bisa berharap siapapun yang terpilih jadi ketua di Konfercab Ansor, bagi PC NU tidak masalah. Yang penting etika dan moralitas sebagai kader NU tetap terjaga dengan baik.
Persoalan ada indikasi pelanggaran dalam Konfercab, silahkan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada di internal Ansor. Baik melalui PW Ansor maupun PP Ansor. Ansor itu badan otonom, jadi yang bisa memutuskan apakah dalam konferensi ada pelanggaran atau tidak itu kewenangan PW dan PP Ansor.
“Saya selaku Ketua PC NU tidak akan pernah intervensi dan itu yang saya sering sampaikan kepada teman-teman Ansor, Persoalan ada pengurus lain yang intervensi itu diluar pengetahuan saya,” tandas Athoillah.
Dalam Konfercab yang digelar di Ponpes Al Falah Jatirokeh, Songgom, Brebes, pada saat persidangan akhir telah didapati tiga kandidat dengan perolehan suara Ahmad Munsip 129 suara, H Abdul Ghofur 122 dan Sibro Mulisi mendapatkan 33 suara. Sementara 28 orang tidak hadir dalam konferensi tersebut.
Namun usai pemilihan, Ketua PAC Tanjung Mahfudin langsung merangsek ke Pimpinan Sidang yang dipimpin H Masykur dari PW Ansor Jateng. Dan setelah mendengarkan pernyataan dan bukti-bukti, akhirnya pimpinan sidang membatalkan hasil konfercab dan akan dikonsultasikan kepada Ketua PW dan Ketua PP, karena ada indikasi politik uang.
