 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Kendati Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta, namun kader partai yang dipimpin langsung oleh Hatta itu tidak memberikan dukungan penuh terhadap pasangan capres-cawapres tersebut. Salah satunya adalah Wakil Sekretaris DPC PAN Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng), Makmuri.
Kader PAN yang pada perhelatan pemilu legislatif (pileg) lalu mencalonkan diri sebagai caleg di daerah pemilihan (dapil) 1 Brebes, namun gagal terpilih menjadi wakil rakyat ini, lebih memilih memberikan dukungan penuh kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Bahkan Makmuri siap mensukeskan sekaligus memenangkan pasangan yang diusung PDI Perjuangan, PKB, Hanura, NasDem dalam perhelatan Pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014 ini. Dia mengaku alasan memberikan dukungan penuh kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu, bukan karena sakit hati pada saat pertarungan pileg lalu. Dimana dirinya merasa dicurangi oleh caleg dari partainya sendiri.
"Saya rasa bukan karena alasan seperti yang Anda sampaikan itu. Menurut saya itu hanya sebagian kecilnya saja," ujar Makmuri kepada PanturaNews.Com, Selasa 10 Juni 2014.
Dia menjelaskan, alasan dirinya lebih memilih mendukung kepada pasangan Jokowi-JK, karena partainya (PAN-red) tidak komitmen terhadap perubahan reformasi seperti yang disampaikan Amin Rais kepada Sutrsino Bachir saat masih menjabat sebagai Ketua Umum, yakni untuk tidak mendukung Prabowo pada saat Pilpres 2009 lalu.
"Pada saat itu Pak Amin Rais bilang kepada Pak Sutrisno Bachir untuk tidak mendukung Pak Prabowo, karena Pak Prabowo terlibat pelanggaran kasus Hak Azasi Manusia (HAM) terkait hilangnya beberapa aktivis pada 1997/1998. Tapi, justru saat ini PAN malah mendukung Pak Prabowo yang didukung oleh Gerindra, Golkar, PKS, PPP, Demokrat dan PBB. Ini jelas PAN tidak komitmen dengan yang disampaikan Pak Amin Rais," tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, memilih ataupun mendukung kepada salah satu pasangan capres-cawapres adalah hak politik bagi setiap warga negara Indonesia. "Termasuk saya lebih memilih kepada pasangan Jokowi-JK. Itupun juga sama dilakukan oleh para petinggi partai yang pilihannya bersebrangan. Dalam artian memilih pasangan capres-cawapres diluar dari koalisi partai yang sudah jelas-jelas ditetapkan," katanya.
Dia mengaku tidak takut mendapat ancaman saksi pemecatan dari partainya, karena beda pilihan. "Saya tidak takut dipecat dari partai saya. Toh seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa banyak para petinggi partai yang beda pilihan meskipun sudah nyata-nyata berkoalisi," paparnya.
