 |
 |
|
|
|
|
PanturaNews (Brebes) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan pada tahun 2015 mendatang lebih ditingkatkan kembali. Bahkan, Pemkab menghendaki agar alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan ruas kabupaten ini, bisa tembus hingga sebesar Rp 210 miliar lebih dari APBD Brebes.
"Itu sudah komitmen Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti. Itu dilihat dari sejak tahun anggaran 2012 untuk pembangunan dan perbaikan jalan ruas kabupaten sebesar Rp 76 miliar. Kemudian tahun anggaran 2013 menjadi Rp 160 miliar dan tahun anggaran 2014 ini mencapai sekitar Rp 210 miliar," ujar Kepala Bappeda Kabupaten Brebes, Ir. Djoko Gunawan MT, menanggapi pertanyaan warga dalam kegiatan Open House Bupati dan Wakil Bupati Brebes di Pendopo setempat, Rabu 21 Mei 2014.
Djoko yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Brebes ini mengatakan, dengan alokasi anggaran yang dikehendaki Pemkab itu, maka diharapkan dari sekitar 670 kilometer ruas jalan kabupaten yang di daearahnya, bisa lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
"Bila perlu kalau memang kerusakan jalan harus di hotmix, ya di hotmix, kalau dicor atau beton, ya dicor atau dibeton," terang Djoko.
Sama halnya, kata Djoko, dengan sikap PemProv Jateng, dimana Gubernur Ganjar Pranowo juga berkomitmen untuk peningkatan pembangunan dan perbaikan jalan di ruas Kabupaten Brebes sekitar pada tahun anggran 2014. Seperti ruas jalan di Kersana-Katenggungan, Kersana-Bojongsari, hingga sampai ruas jalan Salem.
Dalam kesempatan Open House itu, juga disampaikan berbagai persoalan lainnya yang disampaikan warga, diantaranya mengenai keluhan adanya perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu di beberapa titik. Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Kabupaten Brebes, mengatakan ada sebanyak 53 titik perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu, bahkan tanpa dijaga petugas.
Dari 53 titik itu, baru terdapat 10 perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu yang dijaga oleh petugas. Meski begitu, instansinya mengaku argo pembayaran untuk petugas jaga dalam 1 tahun cukup besar, yakni hampir mencapai Rp 1 miliar.
"Bayangkan saja, dalam pos penjagaan di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu satu orang penjaga honornya sebesar Rp 1 juta. Jika dalam pos penjagaan itu diisi oleh 8 petugas, maka honor yang diberikan mereka bisa mencapai 8 juta per bulan. Ini kan cukup besar sekali," katanya.
Namun, pihaknya akan berupaya berkoordinasi dengan pihak terkait supaya perlintasn rel kereta api yang tanpa palang pintu untuk dibuat under pass. Meskipun, anggaran yang dibutuhkan untuk membuat pembangunan under pass itu cukup besar, maka tidak terlalu membebani biaya APBD untuk pembayaran terhadap petugas jaga perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu dalam tahun-tahun kedepannya.
"Mudah-mudahan saja pihak terkait bisa mereaslisasikannya," harapnya.
