PanturaNews (Jakarta) - Atas kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen, dengan tahap pertama dimulai awal Januari 2013 ini sebesar 4,3 persen, PLN dituntut trasparan mempublikasikan setiap progresnya dalam hal manajemen. PLN harus terbuka soal pelayanan, biaya produksi, pembangunan pembangkit baru dan maintenance serta yang lainnya.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Dewi Aryani, M.Si, kepada PanturaNews, Rabu 02 Januari 2013 siang. Menurutnya, Pemerintah memaksakan kehendak dan tetap menaikan TDL. Kenaikan TDL ini merupakan bentuk pemaksaan kehendak kepada rakyat.

“Seharusnya pemerintah memposisikan rakyat sebagai subyek yang diberikan pelayanan terbaik, bukan malah sebaliknya. Apalagi rakyat tidak pantas menanggung beban atas defesit negara. Saat ini pembebanan berbagai defisit negara harus ditanggung oleh rakyat. Pemerintah mengabaikan penderitaan rakyat," kata Dewi.

Awal Januari ini tarif listik dengan daya diatas 1.300 watt akan naik sebesar 4,3 persen. Kenaikan sebesar 4,3 persen ini merupakan kenaikan tahap pertama, dan dalam satu tahun ini, secara akumulatif tarif listik dengan daya 1.300 watt akan naik sebesar 15 persen.

“Karena itu, PLN harus benar-benar bisa membuktikan, bahwa pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan maksimal. Pemerintah harus memenuhi elektrifikasi di wilayah yang masih belum berlistrik,” pinta Duta UI untuk Reformasi Birokrasi ini.

Menurut Dewi, pemerintah harus fokus membangun pembangkit listrik yang berbasis batubara rendah kalori, panas bumi dan energi alternatif lainnya. Pemerintan pun harus segera menghentikan pembangunan pembangkit listrik yang berbasis minyak dan batubara tinggi kalori.

"Supaya ke depan tidak ada alasan pemenuhan sumber bahan bakar minyak dan high rank calorie, karena pembangkitnya sudah berbasis renewable energy," tegas Dewi.

Ditegaskan Dewi, 56 persen pembangkit PLN masih menggunakan batubara berkalori tinggi yang sebagian besar harus di impor. Sementara 20 persen lainnya masih menggunakan minyak, sementara persentase pengguanaan pembangkit berbasis panas bumi yang potensi sumbernya berlimpah di Indonesia sangat kecil.

“PLN juga harus mengkaji secara komprehensif permintaan penaikan daya listrik oleh industri, dan tidak hanya mempertimbangkan alasan komersial untuk kepentingan pengusaha belaka. Di saat yang sama, program penghematan dan gaya hidup hemat harus terus digalakkan,” tandas Doktor Adiministrasi Kebijakan Publik dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) ini.