PanturaNews (Jakarta) - Pembentukan generasi penerus bangsa melalui pembangunan manusia, memiliki kaitan yang erat dengan tingkat gizi yang dimiliki suatu bangsa. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah, umumnya memiliki masa depan yang kurang baik.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Dewi Aryani, M.Si kepada Panturanews melalui pers release, Rabu 17 Oktober 2012.

Sulit dibayangkan, kata Dewi, jika kelangkaan pangan terjadi saat tuntutan atas produktivitas negara-negara dunia semakin tinggi setiap tahunnya. Karena itu, persoalan ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi sebuah hal yang belakangan menjadi topik pembicaraan berbagai konferensi dunia dan konferensi tingkat tinggi, tak terkecuali Indonesia. Presiden Soekarno beberapa puluh tahun yang lalu pernah berucap, bahwa persoalan penyediaan pangan bagi sebuah bangsa, adalah persoalan hidup dan mati.

 “Sebagai sebuah negara berkembang dengan mayoritas penduduk usia muda yang mencapai 70 persen, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperoleh masa depan sebagai bangsa besar. Regenerasi menjadi sebuah proses yang mutlak diperlukan oleh Indonesia,” tutur Doktor Kebijakan Publik ini.

Menurut Dewi, permasalahan yang terjadi pada sebagian besar kasus gizi buruk di dunia, disebabkan oleh minimnya kualitas dan kuantitas pangan yang tersedia dan dapat dikonsumsi oleh bayi dan balita. Dalam kasus Indonesia, gizi buruk masih menjadi momok yang masih terus menggerogoti generasi penerus bangsa, khususnya di beberapa daerah pelosok dan terpencil. Data Bappenas pada 2011 penderita gizi buruk di Indonesia bahkan mencapai angka 4,9 persen.

“Ini diperkuat hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. United Nations Development Program (UNDP) mencatat bahwa dari 187 negara di dunia pada 2011, Indonesia mengalami penurunan peringkat dari tahun sebelumnya, dari 108 menjadi 124,” tuturnya.

Lebih lanjut Dewi menjelaskan, Economics Intelligence Unit pada awal 2012 menyebutkan bahwa di antara negara ASEAN, indeks ketahanan pangan Indonesia menempati urutan kelima dari tujuh negara yang dievaluasi. Peringkat pertama ditempati oleh Malaysia dan diikuti oleh Thailand. Terdapat tiga indikator yang mendasari penilaian tersebut, pertama adalah keterjangkauan, ketersediaan, dan kualitas nutrisi.

Pemerintah, lanjut Dewi yang juga Duta UI untuk Reformasi Birokrasi, melalui Kementerian Pertanian maupun Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sering kali menyebut, bahwa Indonesia tengah mengalami tren produksi pangan yang meningkat setiap tahunnya, yang ditunjukkan oleh surplus pangan yang terus terjadi pada beberapa tahun terakhir. Kata Dewi, contohnya Pemerintah menyebut bahwa pada Januari – April 2012 ini, produksi padi meningkat 3,1 persen dari periode sebelumnya.

“Yang menjadi persoalan adalah berbagai data yang disampaikan pemerintah mengenai keberhasilan produksi komoditas pangan, berbanding terbalik dengan kondisi gizi buruk dan kelaparan yang masih banyak terjadi di Indonesia,” tandas Dewi.