PanturaNews (Brebes) - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Nasirul Umam ST, meminta agar kedepan APBD Kabupaten Brebes tahun 2013 diharapkan bisa menerapkan anggaran berbasis masyarakat.

"Untuk itu, siapapun pemimpin Brebes yang akan memenangkan Pemilukada Brebes nanti, harus berani menerapkan pola anggaran yang berbasis masyarakat," kata Nasirul Umam, saat dikonfirmai PanturaNews, terkait dengan kebijakan Pemkab Brebes dalam menerapan pola anggaran APBD tahun 2012, Senin 14 Mei 2012.

Menurutnya, pola anggaran berbasis masyarakat itu dengan komposisi belanja langsung, 70 persen untuk belanja modal dan 20 persen untuk pengadaan barang dan jasa serta maksimal 10 persen untuk belanja pegawai.

"Kalau kedepan pola kebijakan penerapan anggaran berbasis masyarakat itu dapat dilakukan, maka Insya Allah lima tahun kedepan Kabupaten Brebes akan ada perubahan signifikan dalam bidang pembangunan infrastruktur," ujar anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Brebes itu.

Dia menilai, selama ini jutsru tidak ada kebijakan penerapan pola anggran yang berani diambil pemkab Brebes. Padahal itu merupakan saran dari peraturan menteri dalam negeri (permendagri) untuk melakukannya.

Sementara itu, anggota DPRD Brebes lainnya, Mustolah, menambahkan, bahwa kebijakan pola penerapan anggaran di tahun 2012 ini, sebanyak 25 persen untuk belanja langsung, belanja modal 40 persen, belanja pengadaan barang dan jasa 47 persen dan sisanya untuk belanja pegawai. 

"Kami berharap ABPD tahun 2013 mendatang agar bupatinya berani menerapkan kebijakan pola anggaran berbasis masyarakat itu," tandasnya.