PanturaNews (Brebes) - Program penanaman bibit padi jenis Mari Sejahterakan Petani (MSP) adalah program nasional DPP PDI Perjuangan. Jadi, semua anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, wajib untuk ikut mensukseskan program ini. Program padi MSP itu milik DPP bukan milik perorangan atau kelompok.

Demikian dikatakan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, saat penanaman perdana bibit padi MSP di Desa Luwunggede, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu 06 Mei 2012 siang.

Diketahui, padi jenis MSP yang dikembangkan DPP PDI Perjuangan, bisa menghasilkan 11 sampai 14 ton gabah kering panen per hektar, jauh diatas rata-rata produksi jenis bibit padi lainnya, bahkan diatas padi jenis hibrida sekalipun, dengan usia tanam 105 sampai 110 hari setelah semai (hss) dan usia tanam 90 sampai 95 hss.

“Memang masih banyak kendala di teknis, seperti nunggu bibitnya, kemudian teknis di lapangan kerja sama dengan DPC, PAC dan lainnya. Untuk Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, saya selaku anggota DPR yang datang dari Dapil 9, saya komit di semua kecamatan akan ditanami padi jenis MSP,” ujar Dewi.

Bila ada anggapan bahwa padi MSP merupakan jenis padi tandingan padi dari pemerintah, dengan tegas Dewi membenarkan. Kata Dewi, bahwa pemerintah bibitnya impor dari Cina demikian juga pupuknya kimia dari Cina yang merususak hara tanah. “Jadi saya tidak perlu malu-malu bahwa ini untuk menyaingi, memang betul. Tapi masalahnya bagaimana kita membuktikan apa yang dilakukan PDI Perjuangan itu, lebih benar dari apa yang dilakukan pemerintah. Kalau pemerintah sudah benar, kita tidak perlu susah-susah bikin penelitian.Kita ikuti saja program pemerintah. Tapi karena pemerintah belum pas, tidak benar-benar serius mengelola pertanian untuk ketahanan pangan, maka kami yang ada di partai politik punya kewajiban untuk memberikan tandingan,” tegas Dewi.

Karena itu, kata Dewi, karena bibit yang masih terbatas maka dari hasil panen di Desa Luwunggede akan dijadikan bibit untuk pengembangan di semua kecamatan. Padi MSP akan dikelola sedemikian rupa, jadi secara serentak dengan atas nama PDI Perjuangan disebar luaskan ke petani.

“Padi MSP adalah program nasional yang dicanangkan Megawati Soekarnoputri untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu akan selaras dan berjalan dengan baik, apabila masalah padi atau swasembada beras bisa di tangan kita lagi,” tutur Dewi.

Dijelaskan Dewi, selanjutnya adalah masalah air yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Kalau bisa mengelola air dengan baik otomatis bisa menjaga debit air dimanapun sebagai sumber pengairan sawah. Bibit padi MSP tidak bisa berdiri sendiri. Jadi anggota DPR RI, DPC dan Fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD tidak boleh fokus di soal bibitnya saja, tapi bagaimana bibit itu bisa diokomodir mendapatkan air dengan baik.

“Kalau petani paham dan bisa melakukan perawatan dengan baik. Kalau tidak paham dengan masalah pertanian, harus diakselerasi pembinaan para petani, jadi semua terintegrasi dengan baik sehingga hasil yang diharapkan 10 ton per hektar, sesuai dengan penelitian betul-betul terbukti dan dinikmati rakyat,” terangnya.

Saat ditanya soal target penyebaran padi jenis MSP, menurut Dewi, saat ini sudah sekitar empat provinsi yang sudah intens. Karena tidak semua provinsi cocok untuk tanaman padi, jadi harus ada kearifan lokal. Jadi kalau bicara target, semua wilayah kabupaten kota yang tanahnya cocok untuk tanaman padi akan dikembangkan padi MSP di wilayah itu.

Pada acara itu, Dewi didampingi Ketua DPC PDI Pejuangan Kabupaten Brebes, H. Indra Kusuma beserta Hj. Maryatun, Wakil Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti, jajaran pengurus DPC DPC PDI Pejuangan Kabupaten Brebes, Narjo dan Suherman, pengurus PAC Larangan serta puluhan petani setempat.