PanturaNews (Jakarta) - Rapat kerja dan dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan empat penyalur BBM bersubsidi, menghasilkan kesimpulan yang tidak memuaskan. Pada raker itu, ditemukan banyak fakta dan data yang mengindikasikan, bahwa ternyata sistem distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi selama ini sangat lemah, diantaranya prosentase pencapaian kinerja yang masih jauh dari target, dan penyaluran yang belum semuanya tepat sasaran.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR (Cand) Dewi Aryani, M.Si setelah rapat kerja, Rabu 25 Januari 2012 malam.

Dijelaskan, keempat distributor seharusnya sudah memiliki dan mengimplementasikan stock dan sales management system, dan harus sudah memberlakukan IT infrastructure monitoring system sebagai sistem dan manajemen pengendalian dan pengawasan yang terintegrasi.

“Sehingga manipulasi dan kebocoran dapat dideteksi sejak awal. Penanganan yang sistematis akan mengunci kebocoran-kebpcoran yang ada, baik dari oknum internal maupun eksternal," ujar kandidat Doktor Kebijakan Energi Universitas Indonesia (UI).

Menurut Dewi, pembagian wilayah dan point service masing-masing distributor juga tidak jelas indikatornya. Karena itu, BPH Migas harus bertanggung jawab terhadap amburadulnya sistem kewilayahan kerja keempat penyalur BBM bersubsidi ini. Wilayah gemuk menjadi bancakan, namun wilayah terpencil hingga wilayah perbatasan Negara, tidak terpenuhi penyalurannya. Pemerataan BBM bersubsidi harus di tata ulang, termasuk melaksanakan evaluasi soal kapasitas, kapabilitas dan komitmen para penyalur.

"Komite BPH Migas juga harus melaksanakan sosialisasi, publikasi menyeluruh dan terus menerus soal distribusi dan pemenuhan BBM bersubsidi kepada masyarakat luas. Sehingga yang berhak benar-benar mendapatkan dan tahu akan haknya,” tutur Dewi.

Masyarakat juga diharapkan dapat menjadi mitra BPH Migas dalam melaksanakan kontrol sosial. Masyarakat akan aware tentang hal ini, jika sistem manajemen kehumasan BPH Migas juga berjalan sebagaimana mestinya.

“Integrated communications management system, juga harus mulai dibangun dan dilaksanakan oleh BPH Migas dan para distributornya," tandas Dewi.