PanturaNews (Jakarta) - Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) yang sekarang sedang di gadang pemerintah sebagai solusi penghematan anggaran negara amat tidak masuk akal, dan membuktikan pemerintah panik. Lagi lagi rakyat yang harus 'membayar' kegagalan pemerintah.

“Manajemen panik kian jadi andalah pemerintah dalam mengelola negara dengan sumber energi yang luar biasa, dan sumber daya manusia yang memiliki beragam keahlian dan kepakaran disegala bidang,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, DR (cand) Dewi Aryani M.Si kepada PanturaNews melaui telepon, Minggu 08 Januari 2012 pukul 09.30 WIB.

Menurutnya, sektor lain yang juga sangat penting untuk dikelola dengan serius dan sistematis malah terabaikan, seperti pajak baik sektor penerimaan maupun pengelolaan dan pengelompokkan peruntukannya. Khusus bidang energi dengan tidak adanya KEN (Kebijakan Energi Nasional) dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Hal itu, lanjut Dewi, menyebabkan potensi penerimaan negara di sektor ini banyak yang hilang percuma, dan tersedot oleh negara lain yang tidak saja mengelola dan memanfaatkannya tapi berbagai kewajiban pembayaran royalty yang seharusnya tinggi dan sepadan, cost recovery yang menjadi kewajiban pengelola pertambangan dan migas, hingga masalah prosentase fokus penggunaan untuk sektor domestik tidak pernah dikelola dengan baik. Belum lagi sector-sektor yang lain.

"Pembatasan BBM yang digaungkan pemerintah, tidak ada landasan kajian yang komprehensif. Semuanya serba tanggung. Pembatasan untuk mobil sedemikian rupa dipaksakan, namun pemerintah lupa bahwa penggunaan BBM untuk sepeda motor justru peningkatannya malah jauh lebih besar. Coba saja hitung berapa jumlah peningkatan sektor transportasi. Tapi jangan lupa bahwa sektor transportasi juga menjadi indikator keberhasilan ekonomi," tutur Dewi.

Dijelaskan politisi PDI Perjuangan yang berasal dari Dapil Jawa Tengah XI (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal) ini, seharusnya pemerintah mengembangkan kebijakan yang intregated dari hulu ke hilir. Semua sektor yang menjadi wilayah pemanfaatan energi, harus di mapping sehingga dapat di create kebijakan-kebijakan menyeluruh yang saling terintegrasi, dan tidak malah menimbulan masalah baru. Peluang masalah terjadi karena satu sama lain diantara Kementrian tidak saling kordinasi, bahkan terkesan ada ego sektoral.

Lebih lanjut dikatakan, DEN (Dewan Energi Nasional) yang di ketuai oleh Presiden, menjadi salah satu aktor paling yang bertanggung jawab terhadap kebijakan kebijakan energi nasional. DEN seharusnya bisa segera dimulai dengan segera dibuat dan disahkan KEN.

“Tentunya KEN yang tidak asal dibuat, tapi mengacu kepada empat pilar kebangsaan, segi ekonomisnya hingga kepada leadership pemimpin, yaitu berani mengambil keputusan cepat, tepat, akurat dengan penghitungan cermat yang berfokus kepada pengutamaan kepentingan dalam negeri, yakni kepentingan rakyat,” tambah Dewi.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan kendaraan roda empat pelat hitam beralih dari premium hingga akhir 2012, pada rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dimulai pada 1 April mendatang. Pemilik kendaraan roda empat pelat hitam bisa beralih ke pertamax atau gassepertiLGV.