PanturaNews (Kajen) - Para Wartawan media Mingguan wilayah liputan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menggruduk Kantor Humas Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kamis 22 Desember 2011.

Mereka mengklarifikasi tentang rencana Pers Toor yang akan dilaksanakan Jumat 23 Desember 2011 ke Obyek Wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Pasalnya, kegiatan yang hanya akan melibatkan beberapa wartawan media harian dan televisi itu, dinilai tidak transparan dan mendiskriditkan para wartawan media mingguan, serta beberapa wartawan dari media online yang aktif melakukan peliputan di wilayah Kajen.

Wartawan Mitra Pos, Bambang menilai jika Humas Pemkab Pekalongan telah melakukan diskriminasi terhadap para wartawan tabloid dan wartawan dari media online yang sehari-hari melakukan peliputan di Kajen. Humas hanya memperioritaskan wartawan harian dan televisi, meski diantara mereka tidak mempunyai tugas dari redaksi untuk melakukan peliputan di Kajen.

Hal itu terjadi karena faktor kedekatan mereka dengan para pejabat, terkait dukung-mendukung dalam Pemilukada lalu.

"Humas jelas tidak profesional, dan ini sudah mendiskriditkan para wartawan, terutama mingguan bahkan ada beberapa yang media online, padahal mereka mempunyai kontribusi yang besar, dampak pemberitaanya juga besar, tak hanya di daerah tapi juga di pusat. Saya yakin kalau ini dibiarkan akan berakibat buruk bagi Pemkab," jelasnya.

Bambang menghimbau kepada Humas Pemkab Pekalongan agar segera mengkaji ulang rencana pers tour itu. Jika tidak dipastikan akan menimbulkan masalah. Padahal jumlah media harian yang menugaskan wartawan di Kajen hanya sekitar 4 media, sedangkan televisi yang resmi hanya 3, lainnya hanya stringer.

"Nanti kita akan melihat siapa-siapa yang diikutkan dalam kegiatan itu. Jika ternyata jumlahnya lebih dari 7 orang, berarti anggaran yang digunakan tidak sesuai peruntukanya," lanjut Bambang.

Bambang menambahkan, diskriminasi yang dilakukan humas terhadap para wartawan media mingguan, dirasakan sejak beberapa bulan lalu semenjak Amat Antono dilantik menjadi Bupati. Semula, bantuan trasport Rp 100.000 untuk wartawan mingguan dihapus, begitu juga dengan jatah iklan yang semula diberikan pada saat hari-hari besar, kini sudah tidak diberikan lagi dengan alasan anggaran habis.

"Kalau untuk media mingguan alasanya dana habis, tapi kalau untuk yang lain tidak ada dana pun diada-adakan, inikan jelas diskriminasi," tandas Bambang yang dibenarkan wartwan lainnya. 

Hal senada disampaikan wartawan Media Indoinesia, B Sudaryono atau yang akrab disapa Krempo. Menurutnya, Humas dinilai telah mengkonfrontasikan wartawan dari media mingguan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pers tour yang dilaksanakan tanpa adanya transparansi maupun kesepakatan dengan semua wartawan peliputan Kajen, dipastikan akan menimbulkan masalah. Banyak rekan-rekan wartawan yang tersinggung, bukan hanya dari media mingguan, tetapi juga beberapa wartawan lainnya dengan kebijakan itu.

"Ini namanya Humas mau mengadu domba antara wartawan mingguan dengan Bupati, apalagi undanganya hanya melalui sms," tutur Sudaryono.

Sementara Kepala Sub Bagian Pemberitaan Humas Pemkab Pekalongan, M Edy Yuliyanto ketika dikonfirmasi PanturaNews, membenarkan adanya kegiatan tersebut. Namun Edy mengelak kegiatan itu adalah pers tour. Kegiatan yang benar adalah sarasehan antara Bupati dengan wartawan harian dan televisi. Menurutnya, para wartawan rencananya akan diberangkatkan Jumat 23 Desember 2011 ke Guci, namun dia tidak menyebutkan berapa jumlah wartawan yang akan ikut, maupun kejelasan anggaran yang digunakan untuk itu.

"Kami hanya diperintah, jadi tidak tahu siapa yang mau ikut dan anggaranya dari mana. Kami tidak tahu, yang jelas ini inisiatif Bupati. Dia perintah kepada Asisten II Mujiyanto, dan Asisten II perintah ke saya. Awalnya sih inisiatif wartawan televisi dengan Bupati, nantinya Kabag Humas saja tidak ikut," jawabnya.