PanturaNews (Brebes) – Komitmen kuat Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan bersih-bersih birokrasi dan memberantas tindak pidana korupsi mendapat respons positif dari daerah. 

Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Brebes menyatakan apresiasi dan dukungan penuhnya terhadap langkah tegas pemerintah pusat tersebut.

Dukungan kolektif ini didasari atas pandangan bersama bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Praktik lancung tersebut dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menjadi penghambat utama roda pembangunan, memperlebar jurang kesenjangan sosial, hingga merenggut hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Ketua FKUB Kabupaten Brebes, M. Supriyono, menyampaikan bahwa langkah berani Presiden dalam menyisir potensi penyimpangan anggaran negara. 

Termasuk penanganan kasus hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan hingga pengawasan di Badan Gizi Nasional merupakan sinyal positif bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance).

"Kami dari FKUB Brebes sangat mengapresiasi komitmen kuat Bapak Presiden Parbowo yang mengedepankan transparansi serta tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Kami berharap komitmen nyata ini terus konsisten diwujudkan melalui penegakan hukum yang profesional, adil, dan bebas dari intervensi pihak mana pun," ujar Supriyono, Minggu (12/7/2026).

Supriyono menambahkan, selain penegakan hukum, reformasi birokrasi harus dibarengi dengan pembangunan karakter bangsa. 

Nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral wajib ditanamkan sejak dini di seluruh lapisan masyarakat demi memutus mata rantai budaya koruptif.

Senada dengan hal tersebut, Ketua MUI Kabupaten Brebes, KH. Solahudin Masruri, turut menegaskan pentingnya konsistensi dalam pemberantasan korupsi di segala sektor tanpa memandang bulu. 

Menurutnya, supremasi hukum yang bersih adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa.

"MUI Kabupaten Brebes berdiri bersama pemerintah dalam mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ketegasan ini sangat krusial agar hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh rakyat, demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, makmur, dan berkeadilan," tegas KH. Solahudin.

Merespons dukungan dari para tokoh agama tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Brebes, Cecep Aji Suganda, menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga keagamaan adalah kunci utama dalam mengawal kebijakan nasional di tingkat daerah.

Menurut Cecep, gerakan antikorupsi yang digaungkan oleh Presiden harus didukung oleh situasi daerah yang kondusif dan komitmen kepatuhan di semua lini birokrasi.

"Kami dari jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes, khususnya Badan Kesbangpol, sangat menyambut baik kepedulian dan dukungan moral yang disuarakan oleh FKUB dan MUI. Clean governance tidak akan optimal tanpa adanya kontrol sosial dan dukungan dari para tokoh agama. Kami siap mengawal jalannya roda pemerintahan di daerah agar tetap transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan," tegasnya.