PanturaNews (Yogyakarta) - Di tengah kecemasan publik atas menguatnya oligarki, dan melemahnya demokrasi, serta retaknya kepercayaan terhadap institusi negara, ratusan tokoh masyarakat sipil, akademisi, aktivis, hingga intelektual dari berbagai penjuru Indonesia, berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dalam forum besar bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik, Sabtu 30 Mei 5.

Forum ini bukan sekadar temu wacana, melainkan upaya konsolidasi nasional berbagai elemen civil society yang hendak menghidupkan kembali peran rakyat terorganisir sebagai penentu arah republik. Berbagai gagasan yang selama ini tercerai di ruang-ruang gerakan akan dipertemukan, dipertegas, lalu dirumuskan menjadi kehendak kolektif yang lebih terstruktur.

Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menegaskan bobot sejarah dari pertemuan yang akan digelar besok pada Sabtu 30 Mei 2026.

"Forum ini sejatinya ialah meneruskan panggilan sejarah. Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik," kata Sudirman dalam siaran persnya.

Sejarah mencatat, imbuh Sudirman, masyarakat sipil yang sebagian besar dipimpin oleh kaum cerdas-tercerahkan selalu menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman, bahkan penggerak utama menuju kemerdekaan.

"Kemunculan mereka adalah unintended consequences dari Politik Etis. Lebih-lebih, mereka minoritas sekali di tengah rakyat Indonesia yang kala itu belum banyak yang melek huruf," katanya.

Menurutnya, kontribusi mereka bukan saja sebagai agen pencerah, tapi yang lebih utama ialah pewakafan diri dan keteladanan laku konkret. Sudirman memaparkan, berkat gerakan masyarakat sipil itulah bangsa ini terus naik kelas. Tonggak-tonggaknya hampir serupa "siklus 20 tahunan".

"Mari kita cermati. Sebermula adalah tonggak 'Berbangsa' (1908), diikuti 'Bersatu' (1928), lalu 'Merdeka' (1945), 'Membangun' (1966), hingga tiba saatnya 'Berdemokrasi' (1998). Setelah 'Berdemokrasi', sepantasnyalah negeri ini makin naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini negeri kita sedang naik kelas?"

Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, mengingatkan bahwa tantangan hari ini menuntut cara yang berbeda dari masa Reformasi 1998. "Dulu kita bersatu tentang apa yang tidak kita mau. Hari ini kita berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi — jauh lebih licin.”

“Masyarakat sipil mesti mulai memikirkan infrastruktur yang menyambungkan berbagai kelompok agar saling tahu, kenal, dan bergerak bersama. Republik ini tak kurang warga yang peduli. Tapi ia butuh penghubung yang menyatukannya," ujar Yanuar.

Dalam kerangka pikir itulah Konferensi Republik dirancang. Forum sehari penuh akan berlangsung di kampus UGM bakal  dibuka dengan pidato pembuka oleh Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, dilanjutkan keynote address oleh Prof. Komaruddin Hidayat. Ketua Dewan Pers itu akan meletakkan dasar-dasar pandangan tentang relasi antara civil society dan kekuasaan dalam konteks krisis hari ini.

Setelah konferensi akan bergerak ke sesi pleno yang membahas empat dimensi krisis secara bersamaan. Yakni: krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, anatomi pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.

Ditambahkan Sudirman Said, tujuh panel paralel ini untuk mendalami tema-tema lebih spesifik. Yakni: model institusionalisasi partisipasi publik, strategi konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, hingga model kewargaan aktif dan deliberatif.

Menurutnya, puluhan pembicara diagendakan hadir. Berasal dari pelbagai latar belakang: akademisi, praktisi hukum, ekonom, aktivis gerakan, hingga pemimpin lembaga sipil.

"Antara lain: Jaleswari Pramodhawardani (Lab 45), Andi Widjajanto (eks-Gubernur Lemhannas), Arie Sujito (Sosiolog FISIPOL UGM), Romo Leo Kleden (IFTK Ledalero), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), Prof. Zainal Arifin Mochtar (Guru Besar HTN UGM), Bhima Yudhistira (CELIOS), Titi Anggraini (Perludem), Victoria Fanggidae (The Prakarsa), Chandra Hamzah (eks-Komisioner KPK), dan Yanuar Nugroho (Nalar Institute)...."

Konferensi akan ditutup dengan sambutan Prof. Dr. Baiquni (Ketua Dewan Guru Besar UGM) dan Gita Wirjawan (Visiting Scholar Stanford University), yang akan membuka cakrawala tentang pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas-bangsa di Asia Tenggara.

Para penyelenggara konferensi menegaskan bahwa tema "Meneguhkan Civil Society Pilar Republik" bukan slogan seremonial. Gerakan masyarakat sipil selama ini kerap berhenti pada ekspresi dan aspirasi tapi tak banyak yang terkonversi menjadi kekuatan yang mengikat arah keputusan dan aksi.

Oleh sebab itu, Konferensi Republik diikhtiarkan untuk menghasilkan dua hal konkret: rumusan bersama tentang peran civil society sebagai pilar republik, dan langkah-langkah konkret pasca-konferensi.