PanturaNews (Tegal) - Reses masa persidangan ke-3 tahun 2025-2026, anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi Partai Golkar, Mohammad Muslim digelar di kediamannya, Kelurahan Sumurpanggang, Minggu 03 Agustus 2025 petang. 

Dalam Reses ada salah satu warga yang melaporkan adanya paguyuban wali murid SD yang melakukan penarikan iuran tiap bulan. Apakah itu dibenarkan?

Menurut politisi Partai Golkar Moh. Muslim, bahwa iuran di sekolah tidak dibenarkan dan menyalahi aturan apalagi yang minta mengatasnamakan paguyuban wali murid. 

"Yang jelas kalau iuran tidak dibenarkan karena biasanya kalau iuran itu wajib. Tapi kalau sumbangan sifatnya sukarela. Tapi nanti kita cek dulu dan kami akan panggil kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah tersebut, kebetulan saya di Komisi 1," tegas muslim.

Sekitar 300 lebih warga yang hadir dalam penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara), mayoritas mengaku khawatir dengan bencana banjir yang kerap datang sewaktu musim penghujan tiba. 

Terkait banjir di Kecamatan Margadana, menurut Moh. Muslim adalah hal yang klasik sudah ada dari dulu.

"Siapapun wali kotanya tidak ada yang bisa mengatasi banjir di wilayah Kecamatan Margadana, karena fenomena banjir sudah ada dari dulu. Cuma bagaimana cara meminimalisirnya, kalau dulu banjir sampai 3 hari sekarang paling 1 hari sudah surut. Apalagi sekarang sudah ada pompa penyedot di Kali Kemiri," pungkasnya.

"