Rabu, 06/03/2024, 19:07:30
HNSI Jawa Tengah, Tolak Rencana WTO Larang Subsidi Perikanan
Ketua: H Riswanto

Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, H Riswanto

PanturaNews (Tegal) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah menolak usulan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO tentang rencana pembatasan dan melarang subsidi perikanan bagi nelayan. Kami mendengar rencana itu, bahwa salah satu isu dan agenda utama pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Ke-13 WTO yang berlangsung pada 26-29 Februari 2024 lalu di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Jika perjanjian tersebut disepakati, maka nelayan kecil di Indonesia tidak akan lagi mendapatkan subsidi seperti BBM solar bersubsi, dan bantuan-bantuan lainya. Hal ini jelas akan makin membebani nelayan kecil dan semakin menambah daftar jumlah kemiskinan di kantong-kantong nelayan.

Dalam rancangan teks subsidi perikanan yang di bahas pada konferensi tingkat menteri (KTM) ke-13 di Abu Dhabi, WTO berencana melarang delapan (8) jenis subsidi yang dinilai berkontribusi pada kegiatan penangkapan ikan berlebih dan melewati kepasitas secara ilegal, tidak terlaporkan dan tidak terugulasi.

Subsidi yang dilarang antara lain subsidi dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM), asuransi, biaya pegawai, dan teknologi pencarian ikan, subsidi pembelian mesin, alat penangkap ikan, kapal ikan, dan modernisasi penangkapan ikan.

Salah satu alasan WTO mendorong pengaturan subsidi itu adalah agar bisa menciptakan kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

Jika perjanjian WTO disahkan dan kemudian Indonesia ikut meratifikasi, maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam berpotensi berubah.

Untuk mempertahankan kedaulatan nelayan kecil dan tradisional kami berharap Indonesia jangan sampai terpengaruh intervensi WTO.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah menyuarakan suara penolakan rencana WTO tersebut. Dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menyetujui teks subsidi perikanan, karena akan menambah beban kehidupan ekonomi masyarakat pesisir dan menyulitkan mata pencarian dan kedaultan nelayan kecil dan tradisional.

 

 

 

Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita