PanturaNews (Brebes) - Kedatangan Rano Karno, Desy Ratnasari dan anggota Komisi X DPR RI lainnya dimanfaatkan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tentang masalah mereka yang sedang dihadapi.

Hal itu terungkap saat kunjungan wakil rakyat dari DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Fikri Faqih dan Direktur SD Kemendikbudristek berkunjung ke Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes dan ditemui Asisten 1 Setda Brebes Khaerul Abidin mewakili Pj Bupati, Kamis 16 November 2023.

Tampak mendampingi, Kepala Dindikpora Caridah, Kabid Pendidikan Dasar Juwita Asmara, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Riyanto. Termasuk, Ketua PGRI Brebes Sutikno dan perwakilan kepala sekolah SD serta SMP.

Dalam pertemuan dengan para wakil rakyat tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, mencurahkan isi hati kurangnya Crhomebook di sekolah. Sebab, baru 270 dari total 889 SD dan 50 dari 152 SMP yang sudah dilengkapi fasilitas digitalisasi pendidikan.

"Berdasarkan hasil paparan ke Direktur SD dan Komisi X, Dindikpora atas nama Pemkab Brebes sangat berharap banyak. Sebab, kebutuhan Crhomebook menjadi indikator penilaian rapor pendidikan dasar di Brebes,” kata Caridah.

Penting dan mendesaknya kebutuhan Crhomebook, lanjut Caridah, dipicu belum meratanya kemampuan anggaran. Terlebih, luas dan banyaknya sebaran cakupan sekolah pendidikan dasar (SD/SMP-red) terkendala letak geografis. Khususnya, belum adanya jaringan internet hingga luas dan jauhnya jarak tempuh ke wilayah perbukitan dan terpencil.

Padahal, Asesment Nasional Berbasis Komputer menjadi indikator penilaian rapor pendidikan dasar. Artinya, ANBK yang dilakukan murid kelas 5 SD dan kelas VIII SMP menjadi tolok ukur nilai pendidikan dasar di Brebes,” jelas Caridah.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih mengaku sangat terbuka dalam membantu memenuhi kebutuhan digitalisasi pendidikan di daerah.

Namun, tentu semua kebijakan butuh penyesuaian regulasi dan klasifikasi kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten/ kota. Khusus Brebes, memang membutuhkan bantuan dengan skala dan kategori besar. Mengingat, luasnya wilayah dan sebaran geografisnya sangat kompleks.

“Tapi, jika Brebes hanya mengandalkan bantuan pusat tentu tidak akan mampu mengcover. Artinya, butuh improvisasi dengan pemanfaatan DAK, bankeu maupun bangub dalam merealisasikan secara bertahap,” pungkasnya.