Rabu, 15/11/2023, 22:01:06
Diduga Ada Penggelapan Setoran PBB oleh Aparat Desa
-LAPORAN TAKWO HERIYANTO

Ilustrasi.

PanturaNews (Brebes) - Tim Pemeriksaan Khusus (Riksus) Inspektorat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, turun tangan setelah diminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan penggelapan uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh aparat desa terjadi di wilayahnya.

Modusnya, oknum aparat desa mendatangi rumah warga untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPP) PBB sekaligus meminta pembayaran. Namun, pembayaran PBB oleh warga justru tidak disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes.

Berdasarkan sampel tim lapangan dengan mengambil sampel desa yang tersebar di delapan kecamatan, hasilnya, semua oknum perangkat desa yang bertugas sebagai koordinator pajak (kopak) terbukti menggunakan uang PBB. Bahkan Tim Riksus merekomendasikan kepala desa menjatuhkan sanksi disiplin bagi kopak yang menyalahgunakan uang PBB.

Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes Nur Ari Haris Yuswa mengatakan, temuan kopak sekaligus perangkat desa yang menggunakan uang setoran PBB merupakan hasil pemeriksaan lapangan. Dasarnya, berawal dari permohonan Bapenda untuk melakukan pendampingan terkait perangkat desa yang menggunakan uang PBB.

"Berdasarkan perhitungan besaran nilai uang PBB yang digunakan kopak sekaligus perangkat desa jika diakumulasi mencapai Rp 800 juta. Tapi, tersebar dari sejumlah desa di 8 kecamatan yang menjadi sampling Riksus," kata Nur Ari Haris Yuswa, Rabu 15 November 2023.

Sampling sebaran desa yang menjadi sasaran Riksus, lanjut Ari, meliputi Desa Luwunggede Kecamatan Larangan, Desa Bulakkelor Kecamatan Ketanggungan, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Tembongraja dan Wanoja Kecamatan Salem, Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu.

Ia menyebut, hampir semua identifikasi temuan kopak menggunakan uang setoran PBB untuk kepentingan pribadi.

"Rekomendasi tim Riksus, kades bisa memberikan sanksi disiplin sesuai tahapan dari ringan hingga berat. Hal itu tertuang dalam Perbup Nomor 100/ 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa," tegasnya.

Sementara itu, Irbansus Ketua Tim Riksus Akhmad Sodikin menambahkan, mekanisme penjatuhan sanksi disiplin bagi oknum kopak perangkat desa yang menggunakan uang PBB. Teknisnya, bisa diberikan Surat Peringatan 1 dengan tenggang waktu 30 hari. Kemudian, SP 2 selama 15 hari dan SP 3 maksimal 3 hari.

"Pemberian sanksi disiplin berupa SP1-SP3, dijatuhkan dengan pendekatan persuasif yakni tetap mengembalikan uang PBB yang sudah dipakai untuk mengembalikan kerugian. Namun, harus tetap mengedepankan upaya persuasif agar lebih memudahkan penagihan," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Brebes, Mustholah mengapresiasi langkah Inspektorat yang melakukan pemeriksaan sejumlah aparat desa sebagai kopak atau penarik pajak PBB. Apalagi, kata dia, tidak hanya negara yang dirugikan, melainkan juga warga yang telah menjalankan kewajibannya sebagai pembayar pajak.

"Namun, setelah dicek baik melalui aplikasi maupun situs resmi pemerintah kabupaten, ternyata mereka menunggak bertahun-tahun," kata Mustholah.

Menurut dia, pemeriksaan oleh inspektorat menjadi langkah positif. Ini yang dilakukan Inspektorat untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Kami meminta kepada aparat desa yang melakukan penarikan pajak PBB, tolonglah jika wajib pajak sudah bayar, mengantarkan sampai ke pembayaran ke perbankan. Jangan sampai tidak dibayar karena resiko ditanggung sendiri," beber dia.

Sebenarnya ada pembayaran teknis masyarakat sebagai wajib PBB, seperti di minimarket.

"Bagi wajib pajak PBB yang perlu diingat yakni di kertas akan tertera bagi wajib yang sudah membayar untuk dicek di SPPT-nya, apakah uang dititipkan untuk pembayaran sudah dilakukan oleh perangkat desa atau belum," pungkasnya.


 
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita