Rabu, 21/12/2022, 20:00:20
Pengusaha Ikan Asin Cahaya Semesta Tolak Lahan Blok J Diambil Alih Provinsi
LAPORAN JOHARI

Kelompok Pengolah Ikan audiensi ke Kantor P3 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, di Jongor. (Foto: Johari)

"Selama kami membayar retribusi ke Pemkot Tegal,"

PanturaNews (Tegal) - Puluhan orang yang tergabung di Kelompok Pengolah Ikan Asin “Cahaya Semesta”, menggeruduk Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, di Jongor, Kota Tegal, Rabu 21 Desember 2022.

Mereka menolak lahan Blok J yang semula dimiliki Pemkot Tegal, beralih dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

Selain audiensi dengan P3, juga menyerahkan surat keberatan yang diterima Kepala P3 Tegalsari, Tuti Suprianti disaksikan Bakeuda Pemkot Tegal.

Koordinator aksi, Gunaryo mengatakan selama ini pengelolaan ikan asin yang tergabung 'Cahaya Semesta' menempati Blok J berdasarkan SK Wali Kota, dan pihaknya pun membayar restribusi.

"Selama kami membayar retribusi ke Pemkot Tegal," tegas Gunaryo.

Gunaryo mempertanyakan kenapa wewenang pengolahan ikan asin Blok J berpindah ke Provinsi Jawa Tengah.

“Kedatangan kami menanyakan dasarnya apa. Karena tiba-tiba pengelolaan berpindah ke P3 Tegalsari,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Gunaryo, pihaknya berharap dengan pertemuan antara Pemprov dan Pemkot, ada titik temu serta solusi bagi penghuni Blok J.

"Kami kawatir jika lahan Blok J, dikuasi provinsi, nanti akan dikelola oleh investor besar," ungkap Gunaryo.

Sementara Kepala P3 Tegalsari, Tuti Suprianti saat dikonfirmasi awak media perihal tersebut mengatakan, bahwa dulu kepemilikan lahan Blok J ada di Pemerintah Kota Tegal.

“Sesuai adanya penyerahan P3D dari Pemerintah Kota Tegal ke Provinsi Jawa Tengah, itu salah satunya ada sertifikat Nomor 109 Blok J, jadi kami mengambil alih,” jelasnya.

Karena memang, lanjut Tuti, sudah menjadi kewenangan, kalau tidak dikelola maka pihaknya disalahkan, sehingga selama tahun 2019-2021 itu berproses.

“Tahun 2022 baru kita melakukan sosialisasi dengan pemilik atau pelaku usaha disana, karena mereka hanya menempati,” jelasnya.

Dengan dasar itu, kata Tuti, pihaknya pernah mensosialisasikan kepada warga bahwa lahan Blok J akan dikelola oleh provinsi melalui P3 Tegalsari, termasuk besaran tarif retribusi sudah ditentukan tidak ada masalah.

"Kami sudah sosialisasi, termasuk besaran retribusi disepakati Rp 3000 per meter per tahun,” tambah Tuti.

Tuti menjelaskan bahwa sistem di Pemerintah Kota Tegal untuk penyewa itu dengan SK Wali Kota, sedangkan pihaknya menggunakan perjanjian antara Pemprov dalam hal ini kepala Dinas Provinsi dengan pelaku usaha termasuk disekitar sini.

“Otomatis kalau sudah menjadi kewenangan P3 dalam hal ini Dinas Provinsi, SK itu sudah tidak berlaku. Kami memberlakukan surat perjanjian,” pungkas Tuti.

Usai pertemuan dengan P3 Tegalsari, pengurus 'Cahaya Semesta' menghadap ke Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, minta untuk dibantu agar tidak berpindah tangan ke provinsi.

Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro mengatakan, dewan akan memanggil P3 Tegalsari, Bakeuda, DPMPTSP dan warga.

"Itu rencananya pelabuhan Jongor akan diperluas, cuma luasnya sampai mana," kata Kusnendro.


 
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita