Jumat, 25/11/2022, 14:17:16
Rakor Percepatan Integrasi: Dengan SIPD, Stakeholder Peroleh Berbagai Manfaat
LAPORAN RESMAN S

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fathoni memperi paparan pada Rakor percepatan dan integrasi. (Foto: Dok)

integrasi ini mempersingkat prosedur dan sistemnya

PanturaNews (Indramayu) - Penyelenggaraan pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk di dalamnya tata kelola keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fathoni yang menjadi salah satu narasumber dalam rapat koordinasi (Rakor) percepatan dan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah.

Rakor digelar oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dan dikuti secara daring Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu di Ruang Indramayu Command Center (ICC), Kamis 24 November 2022.

“Melalui SIPD, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung, untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah guna menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah seluruh Indonesia,” ujar Agus Fathoni.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyatakan pihaknya bersama Menteri Bappenas, Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala KSP RI dan Ketua KPK telah menyusun beberapa rencana aksi, diantaranya mengenai integrasi perencanaan keuangan.

“Lima instansi ini bersepakat untuk menyusun rencana aksi dan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, dari tingkat Desa sampai tingkat Kementerian,” kata Pahala Nainggolan.

Ke 12 Rencana aksi Stranas PK ini, lanjutnya, merupakan arahan Tim Nasional yang terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kantor Staf Presiden dan Ketua KPK RI.

“Lewat integrasi ini mari kita bersama mempersingkat prosedur dan sistemnya, kita tidak perlu lagi mengisi dalam dua sistem dan selanjutnya hasilnya boleh menjadi bagian dari pengambilan keputusan Kepala Daerah,” katanya.

Rakor dihadiri Bupati Indramayu, Nina Agustina yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Indramayu, Sugeng Heryanto. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, Woni Dwinanto dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Indramayu, Ari Risdianto.

“Kami akan terus memantau perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang digalakkan oleh pemerintah,” tutur Sugeng Heryanto.

Lebih lanjut Agus Fathoni menjelaskan, dengan adanya SIPD ini terdapat dampak yang diperoleh stakeholders, khususnya untuk pemerintah pusat yaitu tersedianya informasi tentang pemerintah daerah, tersedianya bahan pertimbangan perumusan kebijakan nasional serta efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan dan pembinaan pengawasan.

Kemudian, lanjut Agus, pemerintah daerah memperoleh efektivitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan melalui sistem informasi yang saling terhubung, dan mempermudah penyampaian informasi antar tingkatan pemerintah.

Sehingga menurut Agus Fathoni, masyarakat dapat memperoleh akses terkait informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui website yang dapat diakses secara terbuka.

“Dengan kehadiran SIPD, stakeholder memperoleh berbagai manfaat baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan masyarakat,” jelasnya.


 
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita